Namun, pemerintah tidak asal gusur bagi warga yang menempati tanah aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut. Warga yang menempati aset PT KAI di sepanjang jalur rel ganda mendapatkan santunan layak. Kemarin, santunan tersebut diberikan kepada warga di tiga wilayah terdampak, yakni Sragen ada 60 bidang tanah, Karanganyar 94 bidang tanah dan Sukoharjo 26 bidang tanah. Total alokasi dana yang digelontorkan dari APBN 2017 ini sebesar Rp 4.665.394.300.

Di Sragen, dari 60 bidang tanah yang terkena dampak proyek ini berada di lima desa dan satu kelurahan. Di antaranya Desa Krebet dan Gebang, Kecamatan Masaran; Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen; Desa Bener, Kecamatan Ngrampal; Desa Gondang dan Plosorejo, Kecamatan Gondang

“Penyerahan santunan ini merupakan bagian dari Perpres No 56 Tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan gubernur (pergub) dan sudah melalui tahapan-tahapan sesuai peraturan,” ujar Kabid Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Jateng Endro Hudiyono di sela penyerahan santunan kepada  warga terdampak proyek rel ganda di Ruang Sukowati Setda Sragen, kemarin. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Sragen Suharyanto dan Kepala Balai Perkeretaapian I Wilayah Jateng Yuwono Wiarco.

Endro mengatakan, penanganan dampak sosial untuk proyek strategis nasional untuk jalur kereta tidak hanya untuk jalur Stasiun Kedungbanteng-Solo Balapan, namun juga untuk proyek kereta Bandara Adi Soemarmo. Santunan ini khusus untuk masyarakat yang menempati aset PT KAI.

”Tim terpadu sudah sosialisasi kepada warga yang menempati, kemudian indentifikasi dan validasi data juga sudah,  terakhir penilaian oleh tim appraisal juga sudah,” terangnya.

Pihaknya menyampaikan, lembaga appraisal memang kompeten untuk menilai jumlah santunan. Selain itu, lembaga penilai sifatnya juga independen. Penilaian dari tim appraisal ini meliputi komponen sewa rumah, mobilisasi, biaya bongkar dan potensi kehilangan pendapatan. Maka dari itu, kompensasi kehilangan potensi itu diwujudkan dalam bentuk santunan kepada warga yang berhak.

Endro memaparkan, masyarakat yang menggunakan lahan kereta api tersebut sudah harus mengosongkan bangunannya dalam waktu tujuh hari setelah santunan diterima. Selain di Sragen, kegiatan pemberian santunan pada hari Jumat berlanjut di Karanganyar dan Sukoharjo. 

Sementara itu, Kepala Balai Perkeretaapian I Wilayah Jawa Tengah Yuwono Wiarco mengatakan, tahap pertama, untuk jalur Kedungbanteng-Palur selesai Juli 2018. Sedangkan untuk tahap kedua, jalur Palur – Stasiun Balapan bisa terlaksana pada November 2018. ”Yang tahap pertama Kedungbanteng-Palur, masuk di dalamnya wilayah Sragen,” paparnya.

Dia menyampaikan, jalur Palur- Kedungbanteng sudah tercapai 70 persen. Pada awal Mei ini sudah ada kegiatan merapikan kondisi dan lainnya. Pada akhir April ini wesel diharapkan sudah siap dan dikirim. ”Kami masih tetap optimistis Juli ini dapat beroperasi,” terangnya.

Soal teknis pihaknya menyampaikan tidak terlalu ada kendala berarti. Namun, terkait penanganan dampak sosial seharusnya sudah bisa terlaksana tahun lalu. Hanya saja pada Agustus 2017 baru turun perpres terkait penanganan dampak sosial. 

”Rencana awal kami akan menertibkan sesuai dengan aturan direksi. Namun muncul perpres, akhirnya kita berproses dengan aturan lebih tinggi. Desember kita mulai berproses, lamanya sekitar tiga setengah bulan berproses sampai sekarang,” ujarnya.

Yuwono menyampaikan, dalam menjalankan penanganan dampak sosial ini diterapkan pertama kali di Indonesia. Pihaknya meyakinkan dengan langkah ini berhasil menghilangkan gejolak penolakan dari masyarakat. Pasalnya masyarakat cukup sadar dengan keberadaan mereka yang menempati lahan yang bukan haknya. ”Dari pemerintah alhamdulillah, uang santunan sudah cukup besar dan layak,” ujarnya.

Untuk bangunan masyarakat diminta dibongkar sendiri. Dengan membongkar sendiri, maka pemilik bangunan bisa memanfaatkan sisa bangunan. ”Kalau tidak dibongkar dalam waktu 7 hari pihak kami yang akan membongkar,” terangnya. (din/rud/bun/kom)

(rs/din/per/JPR)