Rofiq menjelaskan, mereka kini tengah diusulkan untuk mendapatkan NUPTK. Namun, hingga kini NUPTK masih belum jadi. Disdik juga tidak bisa berbuat banyak mengenai hal itu. Sebab, NUPTK diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Ya ditunggu sampai NUPTK-nya turun,” jelasnya.

Rofiq menjelaskan, untuk mendapatkan NUPTK guru harus mengajukan dulu ke Kemendikbud. Semua persyaratan harus dipenuhi, terutama masa kerja. Setelah itu, baru bisa mendapatkan NUPTK. ”Jika sudah menerima NUPTK akan kami usulkan tunjangan,“ jelasnya. Tunjangan yang diberikan disdik senilai Rp 500 ribu untuk honorer non-K2. Sedangkan, K2 akan menerima Rp 750 ribu. Tunjangan itu diterimakan sebulan sekali. Ini adalah tahun kedua tunjangan itu diterimakan oleh disdik.  

Meski begitu, lanjut Rofiq, mereka akan dimasukkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sebab, masa kerja mereka rata-rata sudah mencapai 5 tahun lebih. Kini disdik telah membahas anggaran digunakan memasukkan para honorer ke BPJS. Sebab, yang akan dimasukkan ke BPJS adalah semua honorer. Tidak hanya K2 maupun non-K2.

(bj/zim/rij/faa/JPR)

Source link