Undang-undang baru tentang pendidikan dunia kedokteran saat ini dianggap terlalu lama, mencapai 8 tahun. 

Baehaqi Almutowif/Radar Surabaya

Melihat hal tersebut, Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi mengusulkan agar ada sinkronisasi antara dunia pendidikan dengan profesi kedokteran. Pasalnya pengelolaan keduanya berada pada dua lembaga berbeda. Pendidikan kedokteran ada dibawah kementrian Ristek dan Dikti. Sedangkan profesinya di kementrian kesehatan.

“Apabila sudah disinkronisasikan antara pendidikan dan pembangunan kesehatan kedokteran diharapkan bisa dokter yang berkualitas lagi. Pasalnya saat ini banyak mengeluhkan sistem pendidikan kedokteran yang terlalu lama. Ini penting guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini,” ujar Sukardi, Rabu (4/4).

Dia pun mengungkapkan, masalah di Jatim untuk dokter yakni banyak dari mereka enggan ditempatkan di puskesmas. Sehingga minat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat kecil. Sukardi menduga hal itu disebabkan berubahnya sistem pengangkatan. Selain itu banyak dokter memilih langsung mengambil spesialis.

“Banyak kasus dokter spesialis begitu ditempatkan di puskesmas atau UPT Dinas Kesehatan kemudian mengajukan pindah ke kota besar seperti Surabaya. Banyak yang mencari alasan pindah termasuk bilang orang tua sudah sepuh, bila tidak diizinkan, banyak yang mengancam untuk resign,” jelasnya.

Terkait permasalahan ini, ia berharap ke depan ada sistem pendidikan kedokteran yang cocok diterapkan di Indonesia, terlebih wilayah Indonesia sangat luas hingga ke pelosok daerah.

Dalam catatannya, saat ini jumlah dokter di Jatim sebanyak 3.970 orang, dokter gigi sebanyak 1.292 orang, dokter spesialis sebanyak 3.047 orang, serta dokter gigi spesialis berjumlah 137 orang. Total keseluruhan dokter di Jatim berjumlah 8.446 orang. 

Kemudian, jumlah dokter internship yang bertugas di Jatim selama 2017 sebanyak 1.753 orang. Sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan di Jatim yakni rumah sakit  sebanyak 373 RS dan puskesmas sebanyak 964 puskesmas.

Ke depan, ia berharap perlu adanya aturan lanjutan dan panduan terkait implementasi kerjasama dan pembagian tugas dan fungsi antara Kemendikbud dan Kemenkes, penyesuaian standarisasi unit cost pendidikan kedokteran untuk program akademik, profesi dan spesialis. Serta, perlu adanya implementasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah setempat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Banleg DPR RI, M Sarmuji mengatakan, masukan dari Pemprov Jatim akan dibawanya dalam rapat banleg. Sebab, menurutnya, UU 20/2013 merupakan salah satu Undang-undang yang penting dan strategis untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas.

“Undang-undang ini memberi solusi terkait praktek dan pendidikan kedokteran seperti peningkatan kualitas dan daya saing dokter dalam menghadapi persaingan global serta adanya varian penyakit di masyarakat,” kata Sarmuji. (*/rud)

(sb/bae/jek/JPR)