Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, Pemkot pada tahun anggaran 2018 hanya menganggarkan tambahan gaji ke-13 dan ke-14 yang sudah disetujui pemerintah pusat. 

Dalam keputusan baru, pemerintah yang mengharuskan pemberian THR rupanya masuk dalam gaji ke-14. “THR itu ya gaji ke-14, tapi ada tambahan tunjangan,” katanya. 

Dia mengungkapkan, gaji ke-14 sudah diberikan pada awal Juni. Namun, jika mengacu pada ketetapan aturan THR oleh pemerintah maka ada tunjangan yang harus dibayar di antaranya tunjangan kinerja. “Tunjangan itu yang tidak masuk platform APBD 2018,” ujarnya. 

Dia menambahkan, terkait tunjangan yang belum dibayarkan tersebut akan dikonsultasikan lebih lanjut antara Pemkot dan DPRD Kota Surabaya dengan Kemendagri. Gaji pokok yang dibayarkan sekitar Rp 58 miliar sudah rampung dibayar dan hanya sisa pembayaran tunjangan yang nilainya bervariasi diterima ASN. “Kinerjanya kan beda. Ini yang masih akan dibahas, ” ucapnya. 

Ketua DPRD Surabaya Armuji mengatakan, pembahasan tentang THR bagi ASN sudah rampung dengan Tim Banggar. Terkait dengan tunjangan yang belum dibayarkan nantinya akan dibahas lebih lanjut usai lebaran. Anggaran bisa menggunakan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018. “Nanti pakai opsi lain, selain PAK juga masih dikomunikasikan,” katanya. 

Jadi, imbuhnya, polemik THR ASN Pemkot sudah tidak jadi masalah. Untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juli sesuai dengan aturan awal. Sedangkan sisa pembayaran tunjangan yang masuk nomenklatur THR akan dibayar hingga ada keputusan tepat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tidak ada anggaran bagi pemberian THR untuk ASN. Meski sudah mendapatkan lampu hijau dari Kementrian Keuangan, namun anggaran tersebut tidak tercantum di APBD 2018. “Duite sopo sing kanggo bayari THR (uangnya siapa untuk bayar THR),” keluh Risma. (vga/no)

(sb/vga/jek/JPR)