Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Hanafi mengatakan, pembahasan anggaran masih dibahas antara DPRD dengan pemkab Bojonegoro. Pihaknya masih belum bisa memastikan apakah anggaran untuk honorer akan dipangkas atau tidak. ‘’Tapi jika DBH terpangkas bisa jadi tunjangan itu akan terpangkas,’’ ungkapnya.

Hanafi menjelaskan, anggaran tunjangan kinerja honorer tersebut ikut DBH. Jika DBH terpangkas, maka tunjangan otomatis akan terpangkas. Hal itu berbeda dengan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan untuk siswa SMA/SMK/MA. ‘’Dana tersebut tidak ikut DBH,’’ jelasnya.

Hanafi berharap, tunjangan tersebut tidak terpangkas. Sehingga, tidak menyurutkan niat para honorer untuk terus mengabdi. ‘’Kita tidak mengajukan kenaikkan. Kita ajukan sama dengan tahun ini,’’ jelasnya.

Dibanding tahun lalu, tahun ini tunjangan honorer lebih besar. Tahun lalu. honorer K2 hanya menerima Rp 500 ribu. Kini menerima Rp 700 ribu per bulan. Kenaikkan tunjangan tersebut diupayakan agar para honorer semakin semangat mengabdi. ‘’Kita akan berusaha agar tunjanganya sama dengan tahun ini,’’ jelasnya.

Jumlah honorer yang ditangani disdik adalah 3.330. Jumlah itu terdiri dari honorer K2 dan non K2. Mulai tahun ini tunjangan honorer K2 dan non K2 yang ditangani disdik hanya TK, SD, dan SMP. Sedangkan untuk SMA/SMK sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi.

Kepala DPKAD Bojonegoro Ibnu Soeyuthi mengatakan, tahun ini memang ada pemangkasan DBH sebanyak 25 persen. Tunjangan honorer tersebut akan diusahakan tidak terpangkas. Caranya adalah dengan mengalokasikan kegiatan lainnya. ‘’Kita tetap usahakan agar tidak terpangkas. Saat ini masih dibahas di DPRD,’’ ujarnya saat dihubungi kemarin. 

Ketua Forum Honorer K2 Bojonegoro Arif Ida Rifai berharap tunjangan tersebut tidak dipangkas. Sebab, tunjangan itu adalah satu-satunya tunjangan yang diharapkan oleh honorer. ‘’Kita selama ini tidak menerima gaji yang banyak. Jadi, kami harap tunjangan itu tidak dipangkas,’’ harapnya. 

(bj/zim/nas/faa/JPR)

Source link