Ketua Gabungan Ekspor Impor Jatim, Isdarmawan Asrikan mengatakan resiko pengusaha ekspor impor di Gresik cukup besar di Indonesia. Sebab, pihak pelabuhan maupun gudang logistik seringkali mengembalikan produk barang yang hilang kepada pihak ekspor maupun importir.

“Sudah dibebani ongkos dan bea cukai yang besar, kami juga sering  menghadapi risiko ekspor impor di jalan. Rugi pasti. Akhirnya, bangkrut dan banyak ekspor-importir yang bangkrut,” kata Asrikan kepada Radar Gresik.  Untuk itu,  Asrikan berharap pemerintah mendorong asosiasi asuransi di Indoensia meningkatkan produk marine cargo untuk perlindungan barang ekspor-impor yang berisiko hilang.

Ketua Asuransi Umum Indonesia Dody Sudiyar Achmad Dalimunthe menyampaikan, ada 72 perusahaan asuransi umum dari 76 perusahaan asuransi umum yang menjadi anggota AAUI telah memiliki produk asuransi marine cargo. Ini membuktikan kapasitas asuransi nasional cukup dalam memberikan perlindungan risiko. 

“Asuransi nasional sudah siap. OJK juga sudah mengkonfirm itu. Terbukti ada 72 perusahaan dari 76 perusahaan yang sudah menyediakan asuransi marine cargo. Kami kembalikan ke pengusaha ekspor-impor sendiri mau tidak mengusahakan,” jelasnya. 

Dikatakan, menyusul diundangkannya revisi permendag yang mengatur kewajiban menggunakan asuransi nasional yang berlaku mulai Agustus 2018 itu, pihaknya saat ini menunggu petunjuk teknis yang segera disusun oleh Kementerian Perdagangan dengan melibatkan APBI, GAPKI, OJK, dan AAUI.   

Dia berharap petunjuk teknis dapat segera dirilis, apalagi waktu tiga bulan juga tidak lama. Selanjutnya, pihaknya akan menyosialisasikan petunjuk teknis tersebut kepada anggota. 

“Produk sudah siap. Namun, kami perlu tahu eksisting coverage apa saja. Kami minta dapat dipertemukan dengan buyer karena buyer yang mengetahui coveragenya apa saja,” imbuhnya. 

  Apalagi, selama ini premi asuransi pengangkutan banyak yang keluar. “Adanya ketentun ini, yang selama ini banyak keluar akhirnya bisa digarap asuransi nasional,” tutupnya. (han/ris)

(sb/han/ris/JPR)