Saat persidangan berlangsung ratusan orang dari berbagai ormas dan alumni 212 berkumpul di sekitar PN Surabaya. Hal ini membuat polisi dari Polrestabes Surabaya turut mengamankan PN Surabaya.

Polisi memeriksa barang bawaan dari pengunjung yang akan masuk ke PN Surabaya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi juga menyiapkan mobil water canon, dan mobil baracuda yang digunakan untuk mengangkut jaksa penuntut umum (JPU).

Sidang ini dimulai pukul 10.30, diawali dengan Ketua Majelis Hakim Dedi Fardiman memcakan amar putusan ini di ruang Candra, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Majelis hakim berpendapat terdakwa ini melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis. “Dengan ini terdakwa atas nama Alfian Tanjung divonis dengan dua tahun penjara,” ungkap Dedi, Rabu (13/12).

Vonis ini yang dijatuhkan hakim setahun lebih ringan jika dibandingkan tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tanjung Perak, Rahmad Supriadi, Anggara Suryanagara, Yusuf Amin Akbar, dan Didik Yudha. Mereka menuntut terdakwa dengan tiga tahun penjara. 

Kuasa hukum terdakwa, dan terdakwa langsung mengajukan banding banding terkait  vonis yang dijatuhkan hakim ini. Usai sidang, Alfian Tanjung langsung dibawa ke mobil tahanan polisi untuk menjalani masa penahanan dengan perkara lain.

Usai sidang, kuasa hukum Alfian Tanjung, Abdulah Alkatiri tidak menyangka jika majelis hakim tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Sedangkan salah satu alat bukti yang dihadirkan flashdisk tersebut rusak. “Hakim seharusnya memperhatikan fakta fakta persidangan, jadi tidak ada alat bukti yang cukup, jadi kami melakukan banding,” ucapnya.

Alkatiri mengatakan seharusnya barang bukti melalui flashdisk tersebut harus dilakukan uji forensik. “Sedangkan ini tidak dilakukan uji forensik, seperti Peraturan Kapolri,” ungkapnya.

Alkatiri mengatakan pasal yang diterapkan majelis hakim dengan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis ini tidak tepat. Seharusnya majelis hakim menerapkan kasus Undang-Undang ITE. “Karena barang buktinya dari Youtube, jadi yang diterapkan itu salah,” ungkapnya.

Kasus ini bermula dari sebuah video yang diunggah di Youtube pada Februari 2017. Dalam video itu, Alfian memberikan kuliah subuh di Masjid Al Mujahidin dengan menuding Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok antek PKI dan China.

Sidang diwarnai aksi unjuk rasa di depan PN Surabaya oleh ratusan pendukung Alfian dari sejumlah ormas Islam dari berbagai daerah. Berkostum putih-putih, perwakilan dari mereka berorasi menyatakan bahwa Alfian merupakan figur perlawanan melawan komunis di Indonesia.

Mereka yang sebagian besar dari Front Pembela Islam, kemudian membubarkan diri setelah tim kuasa hukum terdakwa menjelaskan hasil sidang putusan kepada peserta unjuk rasa. Diiringi takbir dan yel-yel perjuangan, secara berkelompok mereka meninggal PN Surabaya.(sar/no)) 

(sb/sar/jek/JPR)