MAYANGAN – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Probolinggo, mulai enggan dikonfirmasi media terkait pemberitaan. Menyusul keluarnya surat edaran wali kota yang mengharuskan penyampaian informasi kepada media melalui satu pintu, yaitu Humas dan Protokol.

Seperti saat wartawan media ini mengonfirmasi Disdikpora mengenai penghapusan pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Budi Wahyu Rianto, kabid Pendas di Disdikpora, meminta harian ini konfirmasi pada Kabag Humas dan Protokol.

“Sudah ada surat edaran dari wali kota bahwa penyebaran informasi pada media massa melalui Humas dan Protokol. Silakan langsung ke Humas saja. Nanti, kami akan sampaikan informasi pada Humas,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Minggu (28/1).

Wartawan media ini sempat menginformasikan pada Budi, bahwa OPD tetap boleh menyampaikan hal teknis pada media. Namun, Budi tetap menolak dikonfirmasi. “Tapi, dalam surat tersebut tidak disampaikan hal seperti itu,” katanya.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Prijo Djatmiko mengatakan, konfirmasi tentang penghapusan mata pelajaran TIK memang masalah teknis Disdikpora. “Kalau saya yang jawab, saya harus diberi bahannya. Sementara sampai saat ini saya belum diberi materinya. Tunggu saya konfirmasikan ke kepala Disdikpora,” ujar Prijo.

Sementara itu, Abdul Azis, ketua Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo menilai, Pemkot salah menempatkan posisi Humas dan Protokol. “Humas dan Protokol itu pintu informasi untuk wali kota dan Sekda. Bukan untuk OPD,” ujar Azis.

Politisi PKB ini menjelaskan, OPD boleh menggunakan humas untuk menyampaikan informasi. Namun, bukan bagian Humas dan Protokol.

“Tapi, ada orang sendiri yang memang ditugaskan di OPD untuk menyampaikan informasi. Bisa sekretaris OPD, bisa dibentuk humas sendiri. Tapi, bukan Bagian Humas dan Protokol,” jelasnya.

Apalagi jika yang dikonfirmasi berkaitan dengan teknis OPD. Jelas sulit bila harus disampaikan Humas dan Protokol. “Humas dan Protokol itu juru bicara wali kota, wakil wali kota, dan sekda. Bukan juru bicara OPD,” tegas Azis.

Sebagai informasi, Wali Kota Probolinggo mengeluarkan surat edaran nomor 489/110/425.023/2018. Surat edaran ini menjelaskan, bahwa kepala OPD atau jajaran di bawahnya tidak diperkenankan memberikan pernyataan langsung kepada media massa. Pernyataan kepada media massa disampaikan satu pintu melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Probolinggo selaku juru bicara Kepala Daerah Pemkot Probolinggo.

Source link