Paslon yang akan maju di pesta demokrasi hampir bisa dipastikan memiliki tim siber atau buzzer. Kemajuan teknologi informasi membuat banyak perubahan. Khususnya dalam aktivitas politik di medsos.

Kampanye melalui medsos tidak hanya dilakukan elite politik nasional. Di sejumlah daerah, aktivitas politik melalui internet jadi cara ampuh untuk meningkatkan popularitas. Menguatkan citra dan karakter hingga menarik simpati warganet. Juga, untuk menangkal serangan konten negatif dari pihak lawan.

Dalam bahasa Inggris, buzzer berarti lonceng atau alarm yang berfungsi memberikan tanda. Jika dikaitkan dengan aktivitas medsos, buzzer bisa disebut sebagai orang yang bertugas memanfaatkan ruang publik dunia maya untuk menyebarluaskan informasi atau mengampanyekan sesuatu.

Jawa Pos Radar Madura berhasil mewawancarai salah seorang buzzer yang telah aktif mendalami teknologi informasi. Sumber tersebut memang sengaja belajar IT sejak duduk di bangku SMP yakni 2012. Menurut dia, kesadaran politisi atau paslon dalam memanfaatkan medsos, baik untuk mengampanyekan diri maupun menangkal informasi menyesatkan, kian meningkat.

”Serangan kampanye negatif dan kampenye hitam paling cepat melalui medsos. Hitungannya detik. Karena itu harus dilawan dengan cepat. Kalau paslon hanya mengandalkan tatap muka, lemah. Namanya keburu jelek karena sudah digoreng,” ucap MF yang meminta agar identitasnya dirahasiakan itu.

Cara kerja buzzer ada di balik layar. Identitas mereka dirahasiakan. Sebab, pelaku buzzer sangat berisiko berhadapan dengan hukum. Sebab, aktivitasnya menjurus pada konten-konten yang menyerang atau merugikan orang lain, ketimbang menyajikan isu-isu positif. Para buzzer biasanya menggunakan akun baru guna melindungi privasi.

”Untuk keamanan saja. Kalau tidak begitu, saya bisa dicari-cari orang. Kalau klien saya tidak diserang, saya tidak akan menyerang orang lain. Pokoknya tidak pernah memulai duluan,” jelasnya.

Beberapa politisi yang menggunakan jasanya untuk mendongkrak citra. Kliennya adalah politisi di Bangkalan dan Sampang. Tetapi, kliennya tersebut justru tidak bisa melangkah lebih jauh karena tidak mendapat rekomendasi partai. ”Sudah terjalin kontrak. Tapi, baru membuat program kerja saja. Tapi ternyata tidak bisa maju,” ucap pria asal Bangkalan itu.

Jenis medsos yang paling sering digunakan adalah Twitter. Tetapi, Twitter tidak laku di Madura. Biasanya, Twitter digunakan untuk daerah maju seperti Jakarta dan Surabaya. Di Madura, hampir 80 persen aktivitas medsos warganet menggunakan Facebook.

”Kita harus melihat mayoritas pendukung atau lawan politik kita pakai apa. Kalau di Madura, ya Facebook dan Instagram baru-baru ini. Kalau Twitter jarang, tapi tetap perlu,” ungkapnya.

Meski bekerja di balik layar, kinerja para buzzer tidak boleh sembarangan. Mereka total bekerja 24 jam. Satu tim buzzer terdiri dari beberapa orang. Tergantung kemampuan finansial paslon. Idealnya, terdiri lima sampai sepuluh orang. Kemudian dipecah menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama person in charge (PIC) dan PIC support. Bertugas menyusun strategi dan implementasi medsos serta merancang desain sosialisasi sesuai target sasaran, hingga mengukur efektivitas pesan. Kelompok kedua adalah content writer. Bertugas menulis naskah untuk diposting di website, akun medsos, hingga pesan broadcast di instant messenger seperti BBM dan WhatsApp.

Ketiga adalah admin yang bertugas mengawasi isu-isu dan mempertajam isu tersebut. ”Admin juga bertugas untuk memantau apabila ada serangan-serangan dari pihak lawan,” terangnya.

Bicara efektivitas kampanye melalui medsos dibanding cara manual, MF menilai dua cara tersebut memiliki tujuan berbeda namun saling melengkapi. ”Kalau kampanye tatap muka untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Kalau medsos untuk memperkuat karakter paslon,” jelasnya.

Kinerja buzzer memiliki beban kerja cukup berat. Biasanya meminta bayaran relatif mahal. Tergantung kesepakatan dan kekuatan finansial pemesan. Paling murah, MF biasanya meminta Rp 100 ribu–Rp 300 ribu per hari. Belum termasuk target bulanan apabila target tercapai.

”Memang relatif mahal. Karena begini, saya cari uang lewat internet sehari saja bisa puluhan juta. Memang tidak setiap hari bisa dapat uang. Tapi sekali dapat, besar nilainya. Tidak jadi buzzer pun, gampang dapat uang di internet,” tandasnya.

Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menjelaskan, kampanye melalui medsos dalam pilkada tetap harus diwaspadai. Karena berpotensi terjadi black campaign. Tetapi jika digunakan positif untuk sosialisasi program dan gagasan, layak diapresiasi. ”Jangkauan dan terpaan medsos menduduki posisi kedua setelah TV. Jadi sangat strategis untuk kampanye zaman now,” ungkap Dekan FISIB UTM itu.

Menurut dia, tim siber atau buzzer harus tetap patuh pada regulasi dan etika bermedia sosial. Agar ruang maya terjaga dengan baik. Tidak sesak oleh benturan fitnah, ujaran kebencian, isu SARA. ”Kepolisian harus segera mengoptimalkan tim siber. Begitu ada pelanggaran, bisa cepat ditangani,” jelasnya.

Potensi pelanggaran kampanye di medsos cenderung tinggi. Terutama menjelang hari H pencoblosan. Semua pihak patut mewaspadai pengoperasian tim siber yang sejak awal memiliki niat tidak baik dalam penggunaan medsos untuk aktivitas politik. ”Jangan sampai medsos dan media digital disesaki oleh olok-olok, fitnah, dan kekerasan konflik. Konflik pilkada di medsos akan selalu lama untuk bisa diselesaikan,” tukasnya.

Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hery Kusnanto mengatakan, kampanye negatif dan black campaign melalui medsos sudah diantisipasi. Pihaknya sudah membentuk tim siber pilkada. Tim itu beranggotakan dari IT Satreskrim. Personel yang mengikuti pelatihan di Bareskrim Mabes Polri baru empat personel. ”Nanti mereka akan berpatroli 24 jam di dunia maya. Mengawasi akun-akun publik. Juga mengawasi akun-akun yang didaftarkan ke KPU,” jelasnya.

Selain pengawasan dunia maya, Hery juga menampung pengaduan dan laporan masyarakat. Apabila ada laporan berupa konten negatif berupa black campaign dan menjatuhkan paslon lain, diminta segera melapor agar bisa ditindak. ”Sanksinya jelas. Kalau melanggar akan dijerat UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang ITE. Tapi, sampai saat ini belum mendapati konten negatif,” ungkapnya.

Menurut dia, seluruh personel di tim siber nantinya diberi bekal dan pengalaman di bidang teknologi informasi dan mendapatkan pelatihan dari Bareskrim Mabes Polri. Apabila pelaku penyebar fitnah tidak ada di Sampang, pihaknya akan berkoordinasi dengan wilayah hukum daerah setempat.

”Semua jajaran di Polri sudah memiliki tim siber. Kita punya grup siber se-Indonesia. Kami akan koordinasikan dengan wilayah hukum setempat kalau pelaku kabur ke daerah lain.”

(mr/ghi/luq/bas/JPR)