KOTA – Potensi besar sektor pariwisata di Kabupaten Kudus perlu terus dikembangkan. Harus ada strategi baku yang dimiliki, untuk mendapatkannya tak perlu ragu meniru daerah lain yang sudah berhasil mengelola wisatanya dengan maksimal.

Wakil Ketua DPRD Kudus Dedhy Prayogo dan Ilwani bersama anggota Komisi B DPRD Kudus melakukan kunjungan kerja ke Kota Denpasar, Bali. ”Kami ingin tahu bagaimana pengelolaan wisatanya, baik dari penataannya maupun dukungan berupa peraturan daerah,” katanya kemarin.

KUNJUNGAN: Komisi B DPRD Kudus bersama Wakil Ketua DPRD Kudus Dedhy Prayogo dan Ilwani usai kunjungan kerja dengan Pemkot Denpasar beberapa waktu lalu.
(SETWAN FOR RADAR KUDUS)

Di pulau yang terkenal dengan destinasi wisatanya, para wakil rakyat menimba ilmu bagaimana Pemkot Denpasar mengembangkan potensi wisatanya agar tetap diminati. Dedhy mengatakan, Kabupaten Kudus selama ini dikenal sebagai tujuan wisata religi, dengan modal dua makam wali, yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria.

Tentunya potensi wisatanya berbeda, namun tentu ada kesamaan dalam pengelolaannya, sehingga bisa mengembangkan wisatanya. Karena potensi wisata Kudus saat ini mulai berkembang, kecuali wisata religi yang memang sudah dikenal luas.

Potensi wisata ini perlu ditopang dengan pengembangan pariwisata berbasis potensi desa. “Pengambangan desa wisata perlu diseriusi agar mampu menopang potensi pariwisata yang dikelola Pemkab Kudus,” terangnya.

Wakil rakyat asal Partai Golkar ini menambahkan, Pemkab Kudus harus segera menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripparda) sebagai cetak biru pengembangan pariwisata daerah. Sehingga pembangunan wisata nantinya bisa lebih terarah, tidak sebaliknya.

Dalam Ripparda, terdapat bagimana untuk memajukan potensi wisata, karena memang harus tersinkronisasi. Karena komponen pengelolaan wisata yang baik juga butuh dukungan banyak hal, seperti pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya Ripparda, nantinya pembangunan infrastruktur penunjangnya juga akan lebih terencana dengan baik. Karena untuk mengembangkan wisata, akses jalan juga harus diperhatikan.

Jangan sampai akses jalan menuju lokasi wisata jelek, sehingga mengakibatkan wisatawan enggan berkunjung. Padahal, destinasi wisatanya cukup menarik. ”Dengan adanya Ripparda, pengembangan wisata bisa terarah, karena banyak kaitan,” ujarnya.

Wisata merupakan salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakat. Ketika suatu wisata berkembang, maka dampaknya cukup besar. Seperti akan muncul warung dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kudus menggelar kunjungan kerja ke Kota Bandar Lampung. Sekretaris Komisi A Sudjarwo mengatakan, komisinya mendalami persoalan administrasi kependudukan di Lampung.

Persoalan Kartu Identitas Anak (KIA) yang sempat menjadi sorotan publik karena belum dianggarkan di APBD Kudus 2018 juga menjadi sorotan Komisi A. Sudjarwo mengatakan, pelayanan administrasi kependudukan tak boleh mandek dan harus dilakukan secara lebih optimal.

“Di Lampung kondisinya juga sama. Kami berharap pelayanan administrasi kependudukan ke depan bisa lebih baik dan dinas terkait mampu menjelaskan rencana-rencana kegiatannya dengan lebih detail lagi,” katanya.

Dia yakin untuk pelayanan dasar sudah terpenuhi. Sehingga pelayanan kependudukan harus tetap berjalan. Karena merupakan hak dari warga Kudus untuk mendapatkannya.

Untuk pelayanan kependudukan memang ada tambahan ekstra untuk Kudus karena mendekati Pilkada 2018. Semua yang berusia 17 tahun juga harus dilakukan pendataan agar memudahkan dalam proses pendataan pemilih oleh penyelenggaran pemilu.

(ks/lis/lil/top/JPR)