Liaison Officer (LO) Berbaur Khoirul Umam mengatakan, sejak awal telah disampaikan bahwa kemenangan itu milik rakyat. Bukan kemenangan Berbaur dan partai pengusung. Dengan demikian, seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung untuk membangun Pamekasan lebih baik. Visi misi paslon Kholifah juga akan diakomodasi.

Sebab, para prinsipnya, semua calon memiliki cita-cita sama memajukan Pamekasan. Bahkan, Ra Baddrut Tamam (RBT) menjadwalkan akan bersilaturahmi dengan Kholilurrahman dan Fathorrahman. Tujuannya, sharing program demi memajukan Bumi Ratu Pamelingan. ”Semua akan kami akomodasi, termasuk visi misi paslon sebelah,” katanya kemarin (7/7).

Di tempat terpisah, RBT mengatakan, sebelum resmi dilantik menjadi bupati, dia berasama Raja’e akan turun kembali ke masyarakat. Jika sebelumnya meminta dukungan untuk pemenangan, blusukan kali ini untuk mengucapkan terima kasih. Selain itu meminta masukan untuk kemajuan pembangunan sesuai visi misi. ”Kami akan turun ke masyarakat,” katanya.

RBT mengatakan, silaturahmi kepada para ulama juga akan dilakukan. Paslon bupati-wakil bupati terpilih itu meminta dukungan dan doa agar mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Menurut RBT, menjadi bupati mengemban amanah yang cukup berat.

Tanpa dukungan dan doa ulama sulit menyukseskan visi misi yang menjadi harapan masyarakat umum. Visi Berbaur dalam membangun dari bawah, merata, dan berkeadilan. Karena itu, butuh dukungan dari semua pihak. ”Mari sama-sama membangun Pamekasan,” katanya.

Cawabup terpilih Raja’e menyampaikan, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Berbaur akan sangat terbuka dengan masukan yang disampaikan masyarakat. ”Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberi amanah kepada kami,” tandasnya.

Tim pemenangan Kholifah tidak mempermasalahkan paslon yang diusung kalah dalam Pilkada 2018. Tetapi, mereka tidak rela jika pesta demokrasi itu diwarnai kecurangan. Dengan demikian, tim meminta KPU membongkar kotak suara dan melakukan penghitungan ulang.

KH Fariduddin Tamim selaku ketua tim pemenangan Kholifah mengatakan, dugaan kecurangan pilkada terjadi secara masif. Dugaan kecurangan itu secara resmi telah dilaporkan ke Bawaslu Jatim. Namun, sampai kemarin (7/7), belum ada pemberitahuan perkembangan.

Padahal, tim Kholifah berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti. ”Intinya, kami meminta kotak suara dibongkar dan dihitung ulang,” katanya.

Farid mengatakan, laporan ke Bawaslu masuk sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten. Seharusnya, rekapitulasi itu tidak dilanjutkan. Sebab, diduga ada temuan pelanggaran di lapangan.

Temuan tim pemenangan Kholifah antara lain ketidaksesuaian daftar hadir dengan surat suara yang digunakan. Seharusnya, surat suara yang digunakan sama persis dengan jumlah kehadiran warga ke tempat pemungutan suara (TPS).

Karena perbedaan itu patut dicurigai satu orang mencoblos lebih dari sekali. Lalu, tidak menutup kemungkinan warga yang datang ke TPS diberi dua surat suara pemilihan bupati (pilbup).

Dia mengaku tim pemenangan Kholifah memiliki bukti video satu orang diberi empat surat suara. Video tersebut bukti konkret yang seharusnya ditindaklanjuti Bawaslu Jatim atau Panwaslu Pamekasan. Materi laporan juga terkait jumlah total suara pemilihan gubernur-wakil gubernur tidak sama dengan pilbup.

Padahal, satu orang yang masuk TPS langsung diberi dua surat suara. Dengan demikian, seharusnya jumlah total pemilih sama persis. Jika berbeda seharusnya dibuktikan bahwa ada surat suara yang dibawa pulang. ”Kami meminta diadakan penghitungan ulang,” katanya.

Farid mengatakan, kalaupun pada hasil akhir Kholifah kalah dari Berbaur, semua pihak menerima. Sebab, dalam pemilihan, tentu ada yang kalah dan menang. Tetapi, proses pesta demokrasi itu harus bersih.

Laporan yang dimasukkan ke bawaslu bukan berarti Kholifah tidak terima atas kekalahan. Tetapi, hanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik bersih dan bermartabat tanpa kecurangan. ”Mohon jangan dianggap negatif. Langkah yang kami lakukan bukan karena tidak terima kalah. Tetapi, kami hanya ingin meluruskan hal yang tidak lurus,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin belum bisa dimintai keterangan. Sebelumnya, Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Pamekasan Suryadi mengaku belum menerima pelimpahan laporan tersebut. Jika ada pelimpahan akan ditindaklanjuti sesuai aturan.

(mr/pen/luq/bas/JPR)