Data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (WNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri menunjukkan, sepanjang 2017 tercatat tak kurang dari 16 ribu kasus yang telah ditangani. Baik pidana, perdata, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. 

Sementara data dari BNP2TKI menunjukkan, bahwa setiap tahun angkatan kerja di Indonesia selalu bertambah 2,8 juta orang per tahun. Efeknya, angkatan kerja baru yang bisa mendapat pekerjaan hanya 1,25 hingga 1,5 juta orang per tahun. Dan potensi pengangguran yang muncul mencapai 1,3 hingga 1,5 juta orang. 

Tahun 2017 saja sudah tercatat peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja menjadi 261.820, meningkat lebih dari 27 ribu dibandingkan tahun 2016. “Yang terjadi selanjutnya adalah migrasi besar-besaran baik itu ke luar kota, luar pulau, hingga ke luar negeri,” ujar Infria Rosa, salah satu pengacara di Jember.

Hadirnya UU Perlindungan Pekerja Migran Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di dalamnya terdapat banyak perubahan dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

UU terbaru ini menjadi tempat bergantung yang besar bagi buruh migran. Tantangan ke depan terhadap tata kelola penempatan buruh migran Indonesia harus mengedepankan aspek perlindungan. Selayaknya ada pemberitahuan dan akses konsuler terlebih dahulu kepada Indonesia apabila para WNI terhukum mati sudah akan dieksekusi. “Bagi Indonesia, consular notification adalah bentuk penghormatan atas kedua negara yang telah berjalan dengan baik,” tuturnya.

Mediasi antara negara dan buruh migran belum mencapai titik aman dan nyaman. Akibatnya banyak warga negara yang memutuskan untuk menjadi TKI non-prosedural atau ilegal. Padahal seharusnya, sesuai dengan visi Presiden RI Joko Widodo, negara menjamin buruh migran terlindungi di dalam negeri, tidak telantar di luar negeri, dan tidak miskin saat kembali ke tanah air. “Karena itu diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian jaminan perlindungan dan pelayanan mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja,” tegasnya. 

(jr/lin/ras/das/JPR)

Source link