Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, penarikan PPN ini merupakan kali pertama Pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak, di mana selama ini tidak pernah dikenakan pajak. 

“Per 1 Januari seluruh pengeluaran pelayanan dikenakan 5 persen, tidak terkecuali layanan umrah dan haji. Ya, konsekuensinya apa boleh buat akan berdampak kenaikan harga,” ujar Menag Lukman, di Jakarta, Rabu (3/1). 

Lukman mengatakan, Kementerian Agama juga sudah melakukan perhitungan terkait dengan komponen apa saja yang akan naik usai adanya kebijakan penarikan pajak PPN 5 persen oleh Arab Saudi.

Bahkan, dirinya menegaskan hasil hitungan mengenai komponen perjalanan haji dan umrah itu akan disampaikan kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tentunya nanti kita akan hitung, kami di Kemenag karena fokus pada haji kami sedang mendalami seluruh komponen biaya haji 2018 yang sebentar lagi saya sampaikan ke Komisi VIII untuk dibahas bersama,” tambah dia.

Mengenai estimasi kenaikan biaya haji dan umrah paska kebijakan Arab Saudi tarik pajak 5% ini, Lukman belum bisa menyampaikannya secara pasti. Namun diharapkan tidak besar.

“Kalau pajaknya 5 persen, kita harap kenaikannya tidak jauh dari itu,” kata Lukman.

Sekadar diketahui, kebijakan PPn 5 persen yang digulirkan oleh Pemerintah Arab Saudi ditetapkan pada Senin, 30 Januari 2017 dan mulai berlaku 1 Januari 2018. Keputusan itu mendapat dukungan dari International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional/IMF).

Pengenaan pajak sebesar 5% yang diambil dari sejumlah barang dari enam negara anggota Majelis Kerjasama Teluk yang terdiri dari Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Negara Teluk lainnya akan mengikuti. Pengenaan pajak tersebut digulirkan untuk meningkatkan pendapatan Arab Saudi dan negara-negara Teluk. (dd/jpnn/hen)

(sb/jpg/jek/JPR)