KOTA – Upah minimum kabupaten (UMK) Pati ditetapkan Rp 1.585.000. Dengan begitu, upah naik 11,87 persen. Kenaikan itu termasuk tertinggi di Jawa Tengah. Penetapan UMK itu telah disosialisasikan kepada perusahaan dan pekerja di Pati. Nantinya juga akan dibuka posko pengaduan UMK 2018.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pati Subawi melalui Kabid Hubungan Industrial Hendri Kristiyanto menuturkan, UMK 2018 sudah ditetapkan Rp 1.585.000. Sebelumnya Rp 1.420.500. Pihaknya juga sudah menyosialisasikan kepada perwakilan pengusaha dan buruh. Merekapun sepakat. Untuk penerapannya, ia mengaku akan mengawasinya dengan survei ke perusahaan dan membuka posko aduan UMK.

“Di Pati ini ada sekitar 600 perusahaan. Bayaknya perusahaan itu tidak bisa kami survei satu per satu. Namun selama ini kami memonitoring sebagian besar sudah menerapkan UMK. Jika memang ada perusahaan yang belum menerapkan, bisa melaporkan kepada dinas. Kami juga membuka posko pengaduan UMK 2018,” katanya.

Saat ini masih membuka aduan UMK 2017 namun belum ada laporan. Begitupun juga nati mulai Januari membuka posko pengaduan UMK 2018. Posko ini memudahkan pekerja apabila terjadi upah di bawah UMK. Jika ada seperti itu kami akan memberikan pembinaan perusahan bersangkutan.

Hendi menjelaskan, kenaikan ini sudah melalui proses panjang. Bupati tidak serta merta mengusulkan UMK ke gubernur. Sebelum pengusulan beberapa waktu lalu, kami sudah membahas dengan tim dewan pengupahan.

“Tim itu terdiri dari Apindo, serikat kerja, buruh, dan pihak Pemkab Pati, ada tim lain dari akademisi dan penyedia data. Penetatapan UMK ini mengacu pada UU 78/2015. Dalam penetapannya harus hati-hati karena ada dua pendapat dari pengusaha dan buruh,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya sebagai penengah mencari kesepakatan bersama-sama dan munculah angka Rp 1.585.000 sesuai dengan faktor perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kenaikan UMK yang cukup banyak di banding dengan daerah lain karena adanya penambahan dari kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KLH) tahun sebelumnya.

“Tarik ulur pemenuhan KHL 2016 memang belum 100 persen dibayarkan pada penambahan UMK 2017. Dari buruh inginnya pemenuhan KHL 100 persen bisa dibayarkan 2018  ini, tapi dari pihak pengusaha merasa keberatan sehingga akan dipenuhi 2019 nanti. Lagipula, ada edaran dari menteri pemenuhan kekurangan KHL bisa dibayarkan 2019,” kata Hendri kemarin.

Ia menambahkan, pada penetapan UMK 2018 sudah disosialisasikan kepada perwakilan perusahaan dan pekerja di Aula Disnakertrans Rabu (6/12). Kedua belah pihak sudah sepakat dengan penetapan UMK 2018. Perusahaan yang tidak menerapkan UMK sesuai ketentuan akan dikenai sanksi kurungan penjara maksimal empat tahun dan denda maksima Rp 400 juta.

(ks/put/him/top/JPR)