Bupati Nias Barat Faduhusi Daely mengatakan, Kabupaten Grobogan dipandang punya pengelolaan aset daerah yang bagus dan PAD tinggi. ”Kami (Kabupaten Nias Barat) baru lahir. Kami terdiri dari delapan kecamatan, 106 desa dengan penduduk 192 ribu jiwa. Sedangkan anggota DPRD ada 20 dewan,” terangnya.

Daely mencontohkan, pendapatan PAD Grobogan mendapatkan Rp 480 miliar. Sedangkan di Nias Barat baru Rp 18 miliar. Apalagi Nias Barat merupakan daerah kepulauan. Sehingga untuk berkunjung ke Nias Barat, jika ingin cepat harus menggunakan pesawat. ”Butuh waktu sekitar satu hari satu malam kalau ditempuh dengan kapal laut,” katanya.

Dia menuturkan, meski daerah kepulauan, namun Nias Barat sudah membebaskan pembayaran beras sejahtera (rastra) dan biaya pendidikan mulai SD, SMP, hingga SMA. Juga menggratiskan pupuk untuk petani,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan, Grobogan punya wilayah seluas 1.975,865 kilometer persegi. Menjadi kabupaten terluas ke-2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Secara administratif, Grobogan terdiri dari 19 kecamatan dan 280 desa / kelurahan. ”Pencaharian penduduk Grobogan banyak di sektor pertanian dengan tingkat produktivitas cukup tinggi. Termasuk lumbung pangan Jawa Tengah maupun nasional,” katanya.

Bupati menambahkan, keberhasilan dalam pengelolaan dan penataan aset dengan melaksanakan tata kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk APBD Perubahan 2017 Grobogan, pendapatan daerah Rp 2, 4 triliun, belanja daerah Rp 2,7 triliun, dan pembiayaan daerah Rp 281 miliar. Sedangkan untuk PAD Rp 440 miliar atau 17,71 persen dari total pendapatan daerah. Dana perimbangan Rp 1,5 triliun dan pendapatan lain asli yang sah Rp 463 miliar.

”Untuk penatausahaan keuangan daerah kami bekerja sama dengan BPK perwakilan Jawa Tengah. Bentuk kerja sama yang dilaksanakan adalah asistensi dan pendampingan dalam penggunaan tiga Simda (sistem informasi manajemen daerah). Yaitu Simda Keuangan Daerah, Simda Pendapatan Daerah, dan Simda Barang Milik Daerah. Untuk hasil audit BPK RI perwakilan Jawa Tengah, tahun lalu dan tahun ini mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian),” tandasnya. 

(ks/mun/lin/top/JPR)