Busyro mengakui, masih banyak jabatan strategis yang kosong dan dijabat pelaksana tugas (Plt). Jika tidak segera diisi kepala definitif, tidak akan maksimal. ”Kalau yang kosong dijabat Plt karena prosesnya lama. Sebab, setelah diproses oleh tim seleksi akan diajukan ke pusat,” terangnya Minggu (8/7).

Bupati dua periode itu menjelaskan, kekosongan jabatan terjadi karena berhalangan tetap. Seperti pensiun, meninggal dunia, dan lain sebagainya. ”Pokoknya ada yang sedang dibahas. Tapi, belum masuk kepada saya karena masih digodok oleh tim,” ujarnya.

Mantan ketua DPRD Sumenep itu menambahkan, mutasi jabatan sudah lumrah. Salah satu fungsinya yaitu penyegaran. Dengan demikian, para pegawai tidak bosan berada di satu tempat. ”Mutasi ini perlu. Makanya akan kami lakukan demi maksimalnya roda pemerintahan di Pemkab Sumenep,” tegasnya.

Pihaknya berharap, setelah mutasi jabatan, kinerja ASN lebih maksimal. Juga, koordinasi perlu ditingkatkan supaya apa yang menjadi target dicapai dengan maksimal. ”Kami pastikan mutasi pejabat sesuai prosedur,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mendukung upaya bupati melakukan mutasi pejabat. Sebab, sudah banyak jabatan strategis yang kosong. Misalnya, kepala OPD, kepala bidang (Kabid) dan jabatan lainnya. ”Memang perlu. Kami mendukung,” ujarnya.

Politikus PKB itu berharap, demi pemerintahan yang baik, koordinasi antar-OPD dari atas hingga bawah bersinergi. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan bisa dicapai semaksimal mungkin. ”Ibarat sepasang kekasih harus saling mengisi kekurangan dari kelebihannya masing-masing,” tutupnya.

Untuk diketahui, OPD yang mengalami kekosongan kepala yakni PU Bina Marga setelah Edy Rasiady naik pangkat menjadi Sekkab. Demikian juga BPPKA tidak memiliki pimpinan definitif setelah pejabat sebelumnya, Didik Untung Samsidi, pensiun. Puskesmas Gapura dan Gili Genting juga masih diisi Plt.

(mr/rul/han/bas/JPR)