Ahmad Dhafir adalah ketua DPRD Bondowoso. Dalam pendaftaran itu, pihaknya menyertakan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD. Otomatis jabatan ketua DPRD akan ada penggantinya, sekaligus jabatannya sebagai anggota DPRD. Artinya, ada dua hal yang akan mengisi, yang semuanya diserahkan kepada Fraksi PKB. 

Sedangkan Hidayat adalah sekretaris daerah. Seperti halnya Dhafir, Hidayat juga harus mengundurkan diri. Hanya saja dalam pendaftaran, bukan bukti surat bahwa dirinya mundur, melainkan surat pengajuan dirinya akan mundur. 

Saifullah, Divisi Teknis KPU Bondowoso mengungkapkan, PNS, TNI, Polri, dan DPRD jika mereka ikut dalam kontestasi pilkada, maka harus mengundurkan diri. Begitu juga untuk jabatan politik, seperti bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur, mereka mengajukan cuti. “Pengajuan itu diajukan kepada lembaga yang berwewenang di atasnya,” jelasnya. 

Untuk bupati, wakil bupati atau gubernur dan wakilnya, maka pengajuannya ke Kemendagri. Sedangkan DPRD yang berwewenang adalah gubernur. Hanya saja dalam pendaftaran, bukan surat pengunduran diri, namun cukup surat pengajuan pengunduran diri. “Jadi ada keterangan surat pengunduran diri itu masih dalam proses,” tuturnya. 

Selain surat pengunduran diri, ada syarat lain yang harus dilampirkan. Di antaranya, Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), pernyataan tidak sedang pailit, pernyataan tidak sedang pailit, pernyataan SKCK, pernyataan sedang tidak tanggungan hutang, dan lain sebagainya. Semuanya harus ada dalam pendaftaran pencalonan. “Jika masih belum memenuhi, maka ada waktu lima hari untuk melengkapi itu,” tegasnya.

Yang jelas, kata dia, syarat utama rekomendasi partai politik harus ada. Di Bondowoso, karena jumlah kursinya 45, maka syarat minimal untuk mengusung calon adalah 9 kursi. “Dan itu yang menjadi syarat yang paling penting,” jelasnya. 

(jr/hud/sh/das/JPR)

Source link