Inisiator ranperda yang juga anggota Komisi I DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani mengatakan, ranperda tentang Desa Wisata tersebut disusun karena selama ini pihaknya melihat Desa Wisata di Tabanan cenderung berjalan stagnan. Bahkan siapa yang bertanggungjawab atas Desa Wisata itu juga tidak jelas meskipun sudah ada Surat Keterangan (SK) Bupati.

“Maka dari itu kami berupaya menyiapkan payung hukum sehingga Desa Wisata dapat berjalan optimal,” ungkap Omardani.

Padahal, kata dia, keberadaan Desa Wisata selain untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat lokal. Juga untuk melestarikan unsur budaya dan adat yang dimiliki masing-masing Desa. “Termasuk pelestarian alam dan lingkungan adat. Karena masing-masing Desa Wisata memiliki keunggulan tersendiri. Ada yang mengandalkan budaya, ada juga yang pelestarian lingkungan. Disini kami ingin Pemda mengambil kebijakan, baik dalam penunjang infrastruktur maupun pendanaan yang selama ini masih tidak pasti,” paparnya.

Ditambahkan, dalam ranperda tersebut juga akan diisi dengan aturan untuk memperkuat potensi yang ada di masing-masing Desa Wisata. Baik itu objek wisatannya, pemasarannya, industrinya, termasuk kelembagaan Desa Wisata itu sendiri. “Dalam konteks itu kami juga akan lakukan lakukan pelestarian terhadap lingkungan dan budaya. Sehingga ke depan pengembangan pola desa wisata memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan,” lanjut politisi asal Pupuan tersebut.

Sedangkan mengenai ranperda tentang Penyelenggaraan Perijinan Satu Pintu, pihaknya ingin mendorong instansi terkait, salah satunya Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Satu Pintu, untuk bisa memberikan pelayanan secara optimal. “Nah selama ini kami lihat pelayanan terpadu itu belum optimal, dan sekarang dengan kami membuat ranperda ini yang sesuai amanat dan intruksi, agar kami bisa memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

(bx/ras/ima/yes/JPR)

Source link