Foto Demo
(Canggih Putranto/Jawa Pos Radar Tuban)

TUBAN – Sugiman, penanggung jawab demo sekaligus penanggung jawab Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring Mas) bukanlah orang sembarangan. Pria yang dikenal dengan perilaku kontroversinya tersebut adalah kepala Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek.

Mantan staf dinas sosial dan tenaga kerja (sekarang dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Red) tersebut statusnya juga pegawai negeri sipil (PNS) yang cuti panjang. 

Bolehkan kepala desa yang juga berstatus PNS ”mendalangi” demo? Inspektur Inspektorat Tuban Agus Priyonohadi mengatakan, dalam undang-undang desa tidak ada ketentuan khusus yang melarang kepala desa berdemo.

Begitu juga PNS. Tidak ada regulasi yang melarang. Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik. ”Sepanjang tidak terkait dengan kriminal, tidak ada larangan,” tegas dia. 

Demo yang melanggar kriminal, terang Agus, di antaranya terkait makar. Kalau yang dituntut dalam demo tersebut sepanjang menyangkut kepentingan masyarakat, dia menilai tidak ada yang dilanggar. 

Agus kemudian mencontohkan demo masal perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ke Jakarta belum lama ini. Juga, demo guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

”Tidak ada ketentuan yang melarang. Hanya kena etiknya,” tegas pejabat kelahiran Lamongan itu. etika tersebut karena yang bersangkutan meninggalkan tugas. Sanksinya pun hanya teguran. 

Agus lebih lanjut mengatakan, idealnya, kepala desa dan PNS tidak menggelar demo karena bisa menyelesaikan masalah dengan duduk bersama dan masyawarah. 

Sebelum ”mendalangi” demo kemarin, Sugiman mendapat peringatan keras dari Camat Kerek Kasmoeri karena diduga membawa senjata tajam di kantor kecamatan setempat.

Kejadiannya di kantor Kecamatan Kerek pada 8 Januari lalu. Kronologinya, setelah musyawarah antar desa (MAD), kepala desa (kades) bermusyawarah sendiri.

Dalam pembicaraan nonformal tersebut, sejumlah kades saling gojlok. Termasuk Sugiman dan Kades Kasiman Rumadi. Entah, materi gurau apa yang membuat Sugiman naik pitam.

Tidak terima, dia pulang mengambil senjata tajam dan kembali ke kantor kecamatan setempat untuk mencari Sugiman. Kasmuri yang mendapat laporan dari sejumlah kepala desa berusaha mencari yang bersangkutan.

Polisi yang mendengar kasus kepala desa membawa senjata tajam dalam musyawarah di kantor kecamatan, langsung menyelidiki. Sugiman pun dipanggil ke Mapolsek Kerek. 

Mantan Camat Kerek Kasmoeri membenarkan kasus tersebut. Untuk menyesaikan, dia sudah memanggil yang bersangkutan. Di hadapannya, kata dia, Sugiman membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dikonfirmasi tadi malam, Sugiman mengatakan, dirinya menjadi penanggung jawab demo atas komitmen bersama 12 kades di ring satu.

Karena itu, hal yang diperjuangkan tidak hanya terkait masalah di desanya, tapi juga masalah di desa lain yang dibingkai dalam membangun kebersamaan. 

Dia juga mengatakan, demo yang dilakukan tidak melanggar ketentuan dirinya sebagai kepada desa maupun PNS. ”Yang melanggar itu kalau demo di instansinya sendiri dan melawan kebijakan atasan,” tegas dia. 

Disinggung kasus dugaan membawa senjata tajam pada MAD, Sugiman menegaskan sah-sah saja mengaitkan hal tersebut dengan dirinya. Menurut dia, sekarang ini masing-masing pihak memiliki kepentingan dan saling menumpangi.

(bj/can/ds/bet/ch/JPR)

Source link