Kasi Sistem Informasi Manajemen Informatika Diskominfo Pamekasan Frita Prasetya Rini mengatakan, pengadaan CCTV untuk menekan tindak kriminalitas di area publik. CCTV berlaku untuk mengurangi isu-isu negatif yang berkembang di tempat umum. ”Mulai traffic light, tempat nongkrong, keramaian, dan area publik lain,” ucap Frita kemarin (20/2).

Pihaknya akan bekerja sama dengan Polres Pamekasan untuk membantu penataan lokasi yang akan diberi CCTV. Area sekolah juga turut menjadi perhatian untuk memantau keamanan siswa. ”Kami anggarkan Rp 500 juta untuk pengadaan CCTV di sejumlah titik publik area,” kata Frita.

Dari anggaran Rp 500 juta tersebut, jumlah titik pemasangan CCTV masih terbatas sekitar 40–50 lokasi. ”Kami pilih CCTV yang spesifikasinya bagus. Jadi bisa rooted atau berputar 360 derajat. CCTV ini akan mengarah ke empat view, jadi bisa lebih menghemat,” jelasnya.

Frita mengaku sedang menyiapkan dokumen-dokumen anggaran. Pengadaan CCTV harus dilaksanakan secara lelang dan terbuka. ”Siapa pun yang memenuhi pekerjaan itu akan kita gandeng sesuai dengan masterplan yang sudah dibuat,” tandasnya.

Sementara untuk pengadaan perangkat wifi, ada dua opsi yang akan dilakukan. Bisa dilakukan secara e-catalog atau dilelang terbuka. Mekanisme pengadaan wifi masih akan dibahas internal diskominfo maupun unit layanan pengadaan (ULP). ”Pembelian internet itu sebetulnya dilakukan dengan e-catalog saja sudah bisa. Tapi kami akan koordinasikan lagi,” tukasnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengingatkan agar diskominfo konsisten melaksanaan perencanaan dan pelaksanaan programsmart city. Termasuk program pendukung seperti pengadaan seribu wifi dan CCTV. Bulan depan sudah harus ada progres.

Tahun ini diskominfo mendapat anggaran Rp 7,5 miliar plus sisa anggaran tahun lalu sekitar Rp 1,5 miliar untuk melaksanakan program kota pintar. ”Semakin cepat program itu terwujud akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah,” tukasnya.

(mr/ghi/luq/han/bas/JPR)