Sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan Agus Hernawan menegaskan, pembukaan posko pengaduan THR sesuai dengan imbauan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Imbauan itu disampaikan di Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

“Dalam Surat Edaran disebutkan bahwa di kabupaten pun harus membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2018,” jelasnya

Setelah surat edaran itu turun, menurutnya, Disnaker memberikan edaran ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan. Disnaker juga langsung membuka Posko Pengaduan THR. Tepatnya di bagian Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan.

Menurutnya, di awal-awal Ramadan memang belum ada laporan pengaduan THR. Sebab, aturannya perusahaan diwajibkan membayarkan THR maksimal H-7 atau seminggu sebelum Hari Raya.

“Meskipun saat ini sudah banyak perusahaan yang memberikan THR lebih awal agar karyawan bisa lebih awal memanfaatkan untuk kebutuhan persiapan Lebaran,” terangnya.

Agus mengatakan, kemungkinan ada laporan justru saat H-7 atau setelahnya. Biasanya, karena perusahaan telat membayar THR atau besarnya THR tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja.

Namun, jika mengacu pada tahun 2017, dari Posko Pengaduan THR tidak ada pengaduan yang masuk di Disnaker Kabupaten Pasuruan. “Untuk tahun lalu pengaduan THR nihil. Namun, tahun ini kami tetap membuka posko pengaduan sebagai tempat pengaduan karyawan yang tidak mendapatkan haknya,” pungkasnya. 

(br/fun/eka/fun/JPR)

Source link