Kondisi itu mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Bangkalan. Wakil rakyat mendesak agar dinas perindustrian dan tenaga kerja (disperinaker) memberikan pembinaan khusus kepada eks TKI ilegal.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur menilai persoalan pemulangan paksa TKI ilegal tidak akan ada habisnya jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Mereka nekat berangkat di jalur gelap karena sempitnya kesempatan mencari nafkah di daerah sendiri.

”Dipulangkan, berangkat lagi. Jangan heran. Harusnya perlu disadari bahwa di Bangkalan masih minim lapangan pekerjaan,” sindirnya selasa (14/11).

Politikus PDI Perjuangan itu meminta pemkab sigap menanggapi persoalan TKI. Pemerintah tidak hanya melakukan upaya penekanan angka TKI ilegal, tetapi juga harus menyediakan lapangan pekerjaan. Jika tidak, bisa dengan memberikan pelatihan keterampilan pada eks TKI ilegal yang dideportasi.

”Kalau hanya sosialisasi tidak bisa sepenuhnya diamini masyarakat. Kalau diberi keahlian atau pelatihan di bidang usaha tertentu, lebih efektif,” jelasnya.

Menanggapi itu, Plt Kabid Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disperinaker Bangkalan Tarso menerangkan, lembaganya sampai saat ini memang hanya sebatas melakukan sosialisasi agar TKI tertib administrasi. ”Hanya sosialisasi prosedur TKI yang benar untuk bekerja di luar negeri,” akunya.

Sejauh ini, kata Tarso, masih banyak masyarakat yang menempuh jalur tikus untuk bisa bekerja di luar negeri. Dia menambahkan, instansinya akan berupaya mengusulkan program pelatihan dan pembinaan pada eks TKI ilegal agar nantinya bisa diberikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

”Kalau nanti anggarannya disetujui, kami akan programkan. Kalau tidak ada anggarannya kan percuma,” tandasnya. 

(mr/onk/bad/bas/JPR)

Source link