Kasubbag Program Dispertapahorbun Bangkalan Moeh. Ridhwan mengutarakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk 34 kegiatan. Semuanya merupakan program penunjukan langsung (PL) berupa jalan usaha tani (JUT). ”Waktunya mepet dan tidak memungkinkan. Risikonya sangat tinggi kalau diteruskan,” katanya Minggu (10/12).

Setelah dikaji secara teknis dan nonteknis, program JUT ini akan melebihi deadline. Juga akan melabrak Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ”Teknisnya itu kan butuh 90 hari kerja. Itu mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Sementara, tambahan anggaran itu baru kelar di November. Jelas tidak nututi,” paparnya.

Alasan nonteknis, dengan kurun waktu sangat singkat. Pelaksanaannya bersamaan dan jumlah kegiatan juga cukup banyak. Penyediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dipastikan sangat terbatas. Karena itu, disimpulkan akan melebihi tutup anggaran 2017.

”Ditambah intensitas hujan kian tinggi, dan rentan selama pelaksanaan berlangsung tidak maksimal dan asal-asalan,” katanya. Atas dasar itu, lebih baik anggaran tersebut tidak diserap dan terpaksa menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). ”Risikonya paling penyerapan dispertapahorbun turun drastis. Tidak masalah. Yang penting aman,” jelasnya.

Ridhwan menggambarkan, program dengan waktu normal selama tiga bulan masih ada sebagian yang tidak terlaksana tepat waktu. Sementara, 34 kegiatan ini jauh-jauh. Bahkan, di tengah persawahan. ”Lain lagi ngangkut bahan materialnya. Jelas satu bulan tidak akan cukup. Tahun 2018 bisa diajukan kembali. Tentu di (APBD) perubahan juga,” tambahnya.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir mengatakan menyambut baik keputusan dispertahorbun. Sebab, hal itu memang sangat berpotensi melawan hukum. ”Waktunya sangat mepet. Tidak mungkin dikerjakan dengan maksimal. Tidak usah ambil risiko. Mending kerja sesuai ketentuan yang ada saja,” katanya.

(mr/daf/luq/bas/JPR)