“Kita kembalikan palu sidang agar mereka bisa mengesahkan sendiri. Masak kegiatan yang sudah disahkan dan disepakati bersama antara tim anggaran eksekutif dan badan anggaran DPRD tiba–tiba dicoret semaunya sendiri setelah paripurna pengesahan,” cetus Teddy Sulistio saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, kemarin pagi.

Palu sidang itu dikembalikan Teddy kepada Wali Kota. Namun Wali Kota Yuliyanto tidak berada ditempat dan kemudian dititipkan kepada sekretaris daerah (Sekda) Fakhurroji diruang kerjanya. Sekda juga tidak bersedia menerima dan akhirnya palu ditinggal diruangan kerja sekda. 

Kemarahan ketua DPRD ini dipicu oleh proyek pembangunan pemakaman umum di kecamatan Argomulyo, tepatnya di Kumpulrejo senilai Rp 10 miliar. Ketua komisi C (Pembangunan) DPRD Kota Salatiga M Kemat menuturkan, rencana pembangunan itu merupakan usulan dari eksekutif dan sudah disepakati bersama. Namun setelah diperdakan, malah hilang. “Ini merupakan pelanggaran serius karena sudah di Perda-kan. Kita akan lacak lebih detil lagi, sebelum dipastikan langkah tindak lanjutnya,” terang Kemat.

Kemat menceritakan, sebelumnya seluruh kegiatan di Kota Salatiga sudah dibahas bersama antara tim anggaran dan badan anggaran. Seluruh kegiatan dan juga usulan masyarakat dari musrenbang disepakati bersama dan akhirnya menetapkan Rencana APBD. Salah satu pekerjaan yang disepakati adalah pembangunan pemakaman umum di Argomulyo.“Salatiga baru memiliki dua pemakaman umum yakni Sidomukti dan Tingkir. Harapannya di semua kecamatan memiliki satu pemakaman umum karena ini sangat diperlukan,” terang Kemat.

Pada alokasi sebelumnya, Pemkot telah membuat jalan akses masuk ke makam. Bahkan tim pemkot dari dinas Perkim disebutnya telah melakukan kajian dan menyodorkan angka Rp 10 miliar untuk pembangunan makam.

Dilanjutkan Kemat, DPRD tidak mengetahui jumlah anggaran secara detail karena semua diserahkan ke tim teknis. DPRD menyetujui dengan catatan Eksekutif harus bertanggungjawab merealisasikan agar tidak ada Silpa. Kemudian, harus dilakukan survei lapangan pembebasan lahan dan semuanya disetujui oleh perkim.

Ketua fraksi PDIP Suniprat menambahkan, pihaknya heran karena semua sebenarnya telah disepakati dan disampaikan ke gubernur. Namun setelah disetujui, ternyata item itu di DPA tidak muncul. “Jika ada yang menyalahi aturan, maka harus dibicarakan dan tidak serta merta main pangkas. Akan kita evaluasi seluruh anggaran,” tegas Suniprat.

Sementara Pemerintah Kota Salatiga menampik berita mengenai tudingan adanya pencoretan mata anggaran. Pencoretan item anggaran seperti yang diopinikan dalam berita tersebut adalah tidak benar, karena apa yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif telah dituangkan dalam Perda APBD dan Perwali APBD setelah dievaluasi oleh Gubernur.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas Setda kota Jumiarto melalui pers rilis menanggapi masalah tersebut. “Setelah ditetapkan Perda APBD, perangkat daerah berkewajiban menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang memuat rincian obyek belanja program kegiatan tersebut. Bahwa proses penyusunan APBD didasarkan pada RKPD dan penyepakatan KUA PAS antara Pemkot dengan DPRD untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,” terang Jumiarto.

Ditambahkan dia, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menajemen resiko, perangkat daerah telah memperhitungkan secara cermat atas target dan capaian keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan, termasuk memperhatikan kajian teknis/kaidah normatif.

“Kesiapan dokumen perencanaan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan harus disusun secara cermat. Karena ketidaktepatan dalam perencanaan tanpa didukung dokumen teknis, dapat menimbulkan dampak kegagalan atau penyimpangan yang berpotensi menjadi permasalahan di
kemudian hari,” imbuh dia dalam siaran persnya.

Lebih jauh, Jumiarto menandaskan jika Pemerintah Kota Salatiga menyatakan siap menjalin komunikasi secara lebih intens dengan legislatif untuk menjamin keharmonisan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

(sm/sas/bas/JPR)