Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung, Sang Nyoman Oka Permana mengungkapkan, surat pernyataan menyetujui atau tidaknya pemilik lahan sudah disampaikan, Senin (30/10) lalu. Namun demikian, ternyata, masih ada pemilik lahan yang belum deal alias setuju terkait pembebasan lahannya. “Jadi kami kasih menunggu surat pernyataan, karena belum semua menyetujui. Masih ada lagi dua orang belum (menyetujui). Kami masih menunggu surat pernyataan sampai menyanggupi itu, ” ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.

Meski begitu, dikatakannya, proyek yang didanai oleh pemerintah pusat tersebut tetap berjalan. Sementara, guna mengatasi polemik pembebasan lahan tersebut, pihaknya berencana akan melalui proses konsinyasi, yakni dengan menitipkan uang di pengadilan. Sehingga  proyek tetap berjalan. “Kalau ada belum menyetujui uang kita titip pengadilan, karena kita tidak bisa manipulasi lagi. Proyek tetap jalan terus, ” ujarnya seraya mengatakan, mengenai harga tanah, masih tetap seperti semula yakni Rp 20 juta per meter persegi. 

Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Badung, IB Surya Suamba pihaknya sedang menangani proses info hasil appraisal ke pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan underpass. Dikatakannya, ada 15 bidang tanah yang terdampak, dengan 14 orang kepemilikan. “Total luas lahan yang dibebaskan itu 1.018 m2 dengan nilai apraisal tanah Rp 20 juta per meter persegi, ” ungkapnya, Kamis (26/10) lalu. 

(bx/adi/art/yes/JPR)

Source link