Sengketa pilkada itu tertuang pada laman mahkamahkonstitusi.go.id. Paslon Imam Buchori-Mondir A. Rofii bernomor APPP 6/PAN/PHP-BUP/2018. Termohon adalah KPU Bangkalan. Sementara, paslon Farid Alfauzi-Sudarmawan bernomor APPP 5/1/PAN.MK/2018. Termohon juga KPU Bangkalan.

Kedua paslon sama-sama mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Bangkalan 2018. Koordinator Tim Kampanye Beriman Masyhuri mengutarakan, permohonan perkara perselisihan hasil pemungutan suara ke MK bukan tanpa alasan.

Tim Beriman melihat banyak problem pada tahapan penyelenggaraan pilkada. Pihaknya melihat pesta demokrasi ini penuh kejanggalan. ”Karena itu, kami mencari keadilan ke MK. Mempersoalkan perselisihan hasil,” katanya Minggu (8/7).

Menurut Masyhuri, apa pun keputusan MK pihaknya akan menerima. MK merupakan peradilan politik yang tujuannya menjaga marwah demokrasi. ”Proses demokrasi yang baru digelar kemarin kami kawal dengan serius,” tuturnya.

Dia menyebutkan, kejanggalan yang paling mendasar ketika tahapan pilkada berlangsung. Fakta dengan hasil pemilihan berbanding terbalik. Misalnya C6 atau surat pemberitahuan pencoblosan tidak terdistribusi secara masif. Akan tetapi, di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) justru terpakai semua. ”Ini kan fakta yang perlu diuji. C6 tidak banyak tersebar. Tapi, terpakai semua,” terangnya.

Kejanggalan yang lain, mengenai daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Masyhuri, berdasarkan coklit internal tim Beriman, hampir 50 persen tidak ada orangnya alias bodong. Hal tersebut berpotensi surat suara dimanfaatkan oleh oknum-oknum perusak demokrasi. ”Salah satunya itu yang kami bawa ke MK,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Berani Bangkit Maskur Kholil mengaku tetap menempuh peluang hukum demi pilkada yang terhormat dan bermartabat. Yakni, dengan cara mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilbup Bangkalan.

”Cara kami untuk bisa mendapatkan keadilan. Sebab, memang banyak dijumpai tahapan yang kurang demokratis,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Bangkalan Badrun mengatakan, gugatan ke MK merupakan hak paslon. Akan tetapi, KPU sudah menjalankan tahapan demi tahapan pilkada sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Hanya, memang masih ada kekurangan yang ke depan perlu ditingkatkan. ”Sementara memang belum bisa ditetapkan bupati terpilih karena masih ada upaya ke MK. Tapi, penetapan hasil pemungutan suara tertinggi itu sudah klir dan final,” tandasnya. 

(mr/daf/han/bas/JPR)