BALI EXPRESS, DENPASAR –  Masalah aset pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt belum usai. Masalah ini masuk ke sidang paripurna DPRD Bali. Bahkan dalam sidang paripurna kemarin, Sekretaris Komisi I DPRD Bali Dewa Rai Adi “berteriak” dengan mengangkat tangan intrupsi meminta agar gubernur memerintahkan Wali Kota Denpasar untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemkot Denpasar.

Interupsi ini “meledak” saat gubernur membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi, Senin kemarin (4/6) di Ruang Sidang Utama DPRD Bali yang terkait dengan aset. “Interupsi pimpinan,” ujar Dewa Rai.

Dewa Rai mengatakan ada ada rekomendasi DPRD Bali tahun 2017 terkait dengan aset di Bali Hyatt. Namun rekomendasi ini belum dijalankan oleh gubernur. “Intinya rekomendasi itu, meminta agar Gubernur Bali merintahkan Wali Kota Denpasar mencabut IMB untuk pembangunan di Hotel Bali Hyatt,” cetus politisi asal Tembok, Buleleng ini.

Dewa Rai mengatakan, Pemkot Denpasar seharusnya tak mengeluarkan IMB tersebut, sebab sudah ada komitmen bersama antara DPRD Bali, Karo Aset Provinsi Bali dan Pemkot Denpasar bahwa tanah di Hotel Bali Hyatt  itu status quo. Karena itu tidak boleh dikeluarkan izin apapun untuk membangun di atas tanah tersebut sampai masalah aset itu tuntas diselesaikan. “Sudah jelas rekomendasinya, jangan mengeluarkan IMB malah tetap ada IMB dari Pemkot Denpasar. Sehingga mesti segera dijalankan rekomendasi untuk mencabut IMBnya,” tegas Dewa Rai.

Usai sidang paripurna, Gubernur Mangku Pastika menjelaskan sudah mendapat rekomendasi DPRD Bali untuk memerintahkan Wali Kota Denpasar mencabut IMB tersebut. Menurut dia, ada lima rekomendasi DPRD Bali terkait aset pemprov. Rekomendasi untuk perintahkan Wali Kota Denpasar mencabut IMB tersebut yang belum dilaksanakan. “Kewenangannya ada di Kota Denpasar untuk mencabut IMB. Ini otonomi daerah, kami bisa menyampaikan, namun jika tidak mau mencabut itu kewenangan dari Kota Denpasar,” kata Gubernur Mangku Pastika.

Namun Mangku Pastika mengaku akan tetap berusaha untuk menjalankan rekomendasi tersebut. “Bukan saya menyerah kami tetap optimistis menjalankan rekomendasi itu,” sambungnya.

Terlepas dari masalah itu, Mangku Pastika masih terus berupaya untuk mengembalikan aset di Bali Hyatt menjadi milik Pemprov Bali, Pastika menegaskan terus memperjuangkannya, sebagaimana rekomendasi DPRD Bali. Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pastika telah beberapa kali mengadakan rapat dengan melibatkan instansi terkait. Rapat terakhir pada 18 Januari 2018.

Ia juga telah berkoordinasi dan bersurat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD Bali, agar dilakukan gelar perkara kasus tersebut. Selain itu, Pastika juga sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar untuk minta data/dokumen PT Wincort dan kepemilikan saham PT Sanur Bali Resort Development Corporation. “Namun data tersebut sulit ditemukan sehingga sulit menelusuri saham Pemprov Bali yang ada di PT Sanur Bali Resort Development Corporation,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pemprov Bali memiliki aset di Hotel Bali Hyatt Sanur, berupa tanah DN 71 dan DN 72 seluas kurang lebih 2,5 Hektar. Kepemilikan aset itu dilepas oleh Gubernur Bali, Soekarmen, pada tahun 1972. Pelepasan hak atas tanah tersebut untuk dijadikan saham oleh Pemprov Bali pada PT Sanur Bali Resort Development. Sejak saat itu tanah tersebut sudah tidak tercatat sebagai aset Pemprov Bali.

Celakanya, dokumen pelepasan aset dan kepemilikan saham tidak dimiliki oleh Pemprov Bali sekarang. Karenanya, kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) Bali dari kepemilikkan saham aset tersebut belum pernah tercatatkan dalam neraca keuangan Pemprov Bali. Terhadap masalah ini, Pemprov Bali harus bisa mendapatkan kembali aset tersebut, sebab tanah tersebut pada dasarnya milik pemprov.

(bx/art/ima/yes/JPR)

Source link