Menurut Udhi, sebagian besar wisman yang batal melancong ke DIJ asal negara-negara Asia. Seperti Korea, Singapura, Malaysia, dan Tiongkok. ”Mereka berpikir bahwa meletus ya meletus, tidak tahu kalau itu hanya hujan abu,” sambungnya.

Dikatakan, Asita DIJ telah berupaya memastikan khalayak dunia bahwa sampai saat ini aktivitas erupsi Merapi tidak seperti yang terjadi 2010 lalu. Untuk meyakinkan publik asing Asita juga rajin menyebarkan informasi perkembangan Merapi yang dirilis oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) DIJ. Informasi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian disiarkan ke biro-biro pariwisata di luar negeri se-Asia.

Udhi tak menampik bahwa bisnis pariwisata cukup rentan dan sensitif terhadap isu keamanan. Ketika ada ancaman seperti terorisme atau bencana, maka bisnis pariwisata berpotensi mengalami penurunan.

Karena itu, dia meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, segera mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia dan DIJ aman dikunjungi wisatawan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DPD DIJ Istidjab Danunagoro mengungkapkan, kunjungan hotel selalu berada pada titik rendah setiap bulan puasa. Kondisi ini diperparah dengan dampak freatik Merapi. ”Very low season. Kamar hanya terisi maksimal 30 persen,” keluhnya.

Okupansi hotel diprediksi akan merambat naik pada awal Juni, seiring digelarnya banyak kegiatan Ramadan dan menyambut Lebaran. Kendati demikian, Istidjab khawatir tingkat kunjungan hotel bulan depan tak sesuai prediksi akibat situasi kondisi Merapi saat ini.

”Seperti saat erupsi Merapi 2010. Hotel-hotel benar-benar terpuruk karena tingkat okupansi hanya 15 persen,” katanya.

Mendengar keresahan pelaku industri wisata tersebut, Kepala Dinas Pariwisata DIJ Aris Riyanto berjanji segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait promosi keamanan Jogjakarta. Seperti ketika aksi teror di Surabaya beberapa waktu lalu. Menurut Aris, Kementerian Pariwisata ikut berkoar untuk meyakinkan dunia internasional jika tempat-tempat wisata unggulan di Bali dan DIJ aman dikunjungi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda DIJ AKBP Yuliyanto mengimbau masyarakat lebih bijak mengelola informasi medsos. Khususnya terkait aktivitas Merapi.

Yulianto mewanti-wanti, siapa saja yang menyebarluaskan video hoax bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Itu karena seseorang yang ikut mem-viral-kan video hoax sama saja telah menyebarkan informasi palsu. Sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. “Penyebar hoax akan kami tindak tegas,” ancam mantan Kapolres Sleman itu.

Terkait perkembangan kondisi Merapi, Yulianto mengimbau masyarakat berpatok pada informasi dari lembaga-lembaga resmi yang berwenang. Seperti BPPTKG, Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

(rj/dwi/ong/JPR)

Source link