BERLANJUT: Suasana sidang kasus Sri Suparmi di Tipikor Surabaya. Hari ini agendanya memeriksa saksi.
(RAMADANI WAHYU – JawaPos.com/RadarKediri)

KEDIRI KABUPATEN – Hari ini, sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Agendanya masih pemeriksaan saksi-saksi. Namun, kali ini yang dihadirkan di depan meja hijau termasuk juga CV-CV yang berperan dalam pemberian kuitansi palsu.

Deretan CV ini sudah muncul lebih dahulu dalam persidangan. Yaitu saat sidang menghadirkan para saksi dari kalangan kasi dan kabid di Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Kediri. Menurut keterangan saksi, CV-CV itu bertugas menerbitkan kuitansi untuk penggelembungan pengeluaran.

“Agenda sidang selanjutnya (hari ini, Red) adalah pemeriksaan saksi. Baik dari dinas maupun CV,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ribut Suprihatin.

Berdasarkan keterangan saksi di sidang sebelumnya, jumlah CV yang menerbitkan kuitansi palsu mencapai 47. Namun, apakah semua perwakilan dari CV itu yang dipanggil di depan hakim, belum bisa diketahui.

Modus dalam penyalahgunaan anggaran yang diduga dilakukan terdakwa Suparmi adalah melalui pengurangan mutu barang ataupun produk. Yang bertugas melakukan adalah kepala di beberapa bidang yang ada. Yaitu kabid perikanan, kabid peternakan, serta kabid kesehatan hewan.

Misalnya untuk menyediakan ikan. Yang dikurangi adalah kualitas ikan. Bukan jumlah maupun jenis jenis ikan. Seperti yang disampaikan dalam kesaksian Dyan Purwanti, kasi perikanan.

Kemudian, menurut keterangan Susilo Winayu, kasi peternakan yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk memuluskan itu kemudian dibuat kuitansi palsu. Itu untuk memenuhi kebutuhan pelaporan. Kuitansi itu diminta dari CV-CV yang terlibat dalam proyek tersebut. Agar menggelembungkan nilainya.

Selain itu, Susilo juga mengaku memberikan kompensasi 2-3 persen pada CV- CV tersebut. “Saking banyaknya CV akhirnya beberapa meminjam nama CV,” ungkap saksi Susilo.

Sementara itu, dalam sidang sebelumnya, terdakwa Sri Suparmi mengaku tak menyuruh kabid untuk menyisihkan anggaran sebanyak sepuluh persen. Ia hanya meminta kepada kabid kalau bisa melakukanpenyisihan 10 persen.

“Kalau tak bisa juga tak apa-apa,” kata terdakwa di hadapan majelis hakim saat sidang Kamis (24/5).

Pernyataan itu sekaligus membantah keterangan tiga kabid yang dihadirkan JPU. Yaitu Kabid Perikanan Nurhafid, Kabid Peternakan Danar Aryani, serta Kabid Kesehatan Hewan Apriyanti Dwiwin Dyastuti.

Nurhafid mengaku, penyisihan anggaran pada pos perikanan berkisar 10-20 persen. “Benar disisihkan 10-20 persen dari anggaran,” tuturnya.

Nurhafid juga menambahkan bahwa perintah dari terdakwa tersebut telah ia terima sejak awal 2015. Dia kemudian menyuruh bawahannya, Kasi Perikanan Dyan Purwanti, untuk melakukan penyisihan. “Setiap awal tahun selalu diadakan pertemuan di ruang kepala dinas untuk membahas perencanaan,” ungkapnya.

Senada juga dikatakan oleh Danar Aryani. Menurutnya, selama ini terdakwa menyuruh menyisihkan 10 persen. Adapun dari total penyisihan baik 2015 maupun 2016 langsung diserahkan pada terdakwa. Ketika ditanya oleh JPU Dedi Saputra apakah sewaktu penyerahan ada laporannya, Danar menyatakan hanya diserahkan saja.

Susilo Winayu, sebagai PPK, mengatakan menyisihkan anggaran untuk kegiatan reguler atau kegiatan rutin. Sedangkan untuk anggaran nonreguler tak dilakukan penyisihan. Kegiatan nonreguler itu di antaranya terkait kegiatan pameran dan lelang. “Untuk kegiatan nonreguler tak ada komitmen penyisihan,” tuturnya.

Namun, Suparmi membantah keterangan itu. Menurut terdakwa, dia tak melakukan penunjukan langsung (PL). Karena itu, otomatis tanggung jawab di lapangan berada di bawah kendali Susilo sebagai PPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Kadisnakan Sri Suparmi terjerat dugaan penyalahgunaan anggaran 2015-2016. Dia dijerat pasal 2 Jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan subsidernya pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Suparmi juga dianggap melanggar pasal 12 huruf e Jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dia diduga menyisihkan anggaran belanja daerah Rp 547.345.000.

(rk/*/die/JPR)

Source link