KLATEN – Proses penyelesaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perburuan Burung, Ikan, Satwa, dan Satwa Liar Lainnya tinggal menunggu waktu. Raperda ini menjadi salah satu perda yang segera diterbitkan. Ini dilakukan untuk melindungi ekosistem satwa.

Penerbitan Perda ini mendesak. Lantaran banyak tindakan yang dilakukan masyarakat, mengancam ekosistem serta keberadaan satwa liar dilindungi. Mulai dari kegiatan pencairan ikan dengan setrum listrik hingga menembaki burung. Tindakan tersebut tentunya bisa mengancam satwa yang hidup di alam sehingga bisa berada di ambang kepunahan.

”Akan segera diterbitkan, tinggal singkronisasi saja. Kalau tidak ada penambahan, dalam waktu sebulan sudah diterbitkan. Di dalamnya terdapat sejumlah poin-poin yang mengatur tindakan masyarakat, khususnya terkait perburuan satwa,” beber Ketua Pansus Perda Perburuan Burung, Ikan, Satwa dan Satwa Liar Lainnya, Darto kepada Jawa Pos Radar Solo di Gedung Paripurna DPRD Klaten, kemarin (21/2).

Ditambahkan Darto, penerapan perda tersebut harus diperkuat keberadaan peraturan desa (Perdes). Memperjelas hal-hal yang boleh dilakukan terkait perburuan satwa. Mengingat setiap desa memiliki potensi satwa berbeda-beda.

”Misal burung yang beredar di tengah kota tidak boleh ditembak karena tidak mengganggu lahan padi. Tetapi kalau di desa masih diperbolehkan karena bisa menghabiskan bulir-bulir padi,” jeals Darto.

Hadirnya perda perburuan satwa itu juga akan mengatur penangkaran satwa langka. Di Kecamatan Delanggu dan Bayat, ada penangkaran burung. Masyarakat harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah.

Burung yang ditangkarkan wajib memiliki sertifikat. Pengurusan izin harus dilakukan sejak dalam bentuk telur. Berdasarkan informasi, pengurusan peizinan penangkaran hewan di Klaten sudah cukup bagus.

”Ada sejumlah sanksi yang sudah kami siapkan bagi yang melanggar, yakni kurungan tiga bulan dan denda Rp 25 juta. Ini tugas Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mengawasi penegakan perda. Jika pelanggarannya cukup berat, kami serahkan ke kepolisian,” beber Darto.

(rs/ren/fer/JPR)