Jaksa Kejari Pamekasan menuntut Junaidi dengan hukuman penjara 6 tahun. Sementara Syahrul Efendi dituntut 5 tahun kurungan. Sidang akan dilanjutkan Senin (4/12) dengan agenda pembelaan terhadap tuntutan.

Kasipidsus Kejari Pamekasan Eka Hermawan mengatakan, sidang dengan agenda tuntutan dilaksanakan Senin (27/11). Sidang tersebut dilaksanakan di PN Tipikor Surabaya.

Kades Blumbungan Junaidi dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Sementara Kades Branta Tinggi Syahrul Efendi dituntut 5 tahun kurungan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Tuntutan terhadap Junaidi sedikit ringan. Sebab, berdasar hasil penyidikan, Kades Blumbungan nonaktif itu tidak menikmati uang raskin yang diduga diselewengkan. Junaidi hanya tidak membagikan raskin sesuai aturan.

Yakni, 15 kilogram bagi tiap keluarga penerima manfaat (KPM). Alasannya, bantuan beras itu dibagikan secara merata kepada masyarakat. ”Di pedum (pedoman umum pencairan raskin, Red) pemerataan tidak boleh,” katanya Selasa (28/11).

Berbeda dengan Syahrul Efendi. Kades Branta Tinggi nonaktif itu diduga menikmati uang hasil penyimpangan raskin. Tak ayal, selain tuntutan yang dibacakan jaksa, Syahrul Efendi wajib mengganti uang senilai Rp 78.966.310.50.

Uang yang harus dikembalikan itu merupakan akumulasi harga raskin dari total yang tidak dicairkan. Syahrul Efendi diduga tidak membagikan bantuan beras untuk pencairan ke 13, 14, dan 15 pada tahun anggaran 2013.

Dia juga diduga tidak membagikan bantuan beras untuk keluarga miskin itu pada 2015 untuk jatah 13 dan 14. ”Kalau tidak mengganti uang Rp 78 juta, maka hukumannya ditambah 6 bulan,” tegasnya.

Eka menyatakan, selanjutnya pihak kejari menunggu sidang pleidoi yang akan dilaksanakan Senin depan. Kemudian, jaksa akan menyusun jawaban atas pleidoi yang disampaikan terdakwa melalui kuasa hukumnya itu.

Mengenai tuntutan, Eka memastikan sudah sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dua terdakwa. Bahkan, dia yakin tuntutan tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Berdasar hasil penghitungan, kata Eka, kerugian negara untuk Desa Blumbungan mencapai Rp 2.195.815.093. Namun, uang tersebut tidak dinikmati Kades. Dengan demikian, jaksa hanya menuntut Kades Junaidi 6 tahun. ”Seandainya uang itu dinikmati Kades, tuntutan bisa lebih tinggi,” katanya. Sementara kerugian di Desa Branta Tinggi senilai Rp 602.347.106.

Untuk diketahui, Rabu (10/5) Kades Junaidi dan Syahrul Efendi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan bantuan raskin. Kejari langsung melakukan penahanan terhadap kedua tersangka.

Penyimpangan bantuan raksin diduga terjadi sejak 2013. Modus yang digunakan dua Kades sama. Yakni, mendistribusikan bantuan tersebut secara merata kepada masyarakat. Akibatnya, beras yang diterima masyarakat kurang dari 15 kilogram.

(mr/pen/hud/han/bas/JPR)