Berdasarkan data yang tertuang dalam perda APBD Pamekasan 2017, dana investasi sapi mencapai Rp 497.400.000. Dana tersebut digunakan untuk empat jenis investasi (selengkapnya lihat grafis).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Pamekasan Bambang Prayogi mengatakan, investasi sapi macet. Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk tidak meneruskan investasi tersebut.

UNGGULAN: Sapi limosin dipasarkan di Pasar Keppo, Pamekasan, Selasa (14/11).
(PRENGKI WIRANANDA/Radar Madura/JawaPos.com)

Sekarang pemerintah fokus pada penagihan modal yang digelontorkan. Hanya, diakui penagihan itu belum berjalan maksimal. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, penerima modal banyak yang meninggal dunia.

Penagihan tidak bisa dilanjutkan bagi penerima modal yang meninggal. Pemerintah hanya bisa membuat berita acara mengenai penerima investasi yang meninggal. ”Investasi itu macet dan tidak diteruskan,” katanya Selasa (14/11).

Dengan demikian, agar tidak terbentur dengan hukum, DKPP berencana mengusulkan pemutihan. Modal investasi itu rencana akan dihapus dari daftar aset pemerintah. ”Usulan pemutihan masih dalam proses,” katanya.

Apa penyebab investasi sapi gagal? Secara detail, Bambang tidak menjelaskannya. Alasannya, pada tahun investasi itu digulirkan, Bambang belum menjabat kepala dinas peternakan.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, salah satu pemicu kegagalan investasi tersebut karena penerimanya peternak. Rata-rata, peternak belum berpengalaman mengurus sapi yang diinvestasikan itu.

Akibatnya, perawatan sapi sulit dilakukan. Seharusnya, modal tersebut diberikan kepada pengusaha sapi yang berpengalaman. ”Hasil evaluasi sementara kami seperti itu,” kata Bambang.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno sangat menyayangkan gagalnya investasi tersebut. Eksekutif harus mengevaluasi program itu untuk memperbaiki program yang akan dijalankan.

Harun menyampaikan, modal investasi yang digelontorkan tidak sedikit. Nilainya hampir setengah miliar. Seharusnya, dana tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, pada akhirnya menyumbang terhadap pendapatan asli daerah (PAD). ”Harus ada evaluasi dan perbaikan. Perencanaan program harus matang agar sesuai dengan harapan,” tandas politikus muda PKS itu.

(mr/pen/han/bas/JPR)

Source link