BANYUWANGI – Dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan 62 Kades dari 17 kecamatan dengan calon gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif maupun pidana. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) memutuskan untuk menghentikan proses dugaan pelanggaran tersebut.

 Ketua Panwaslu Banyuwangi Hasyim Wahid menegaskan, dugaan pelanggaran pemilu tidak bisa dilanjutkan karena unsur pelanggaran administratif dan pidana tidak terpenuhi. Karena unsurnya tidak terpenuhi, maka proses dugaan pelanggaran pidana tidak bisa dilanjutkan.

  Mantan jurnalis televisi itu mengatakan, perkara 62 kades tersebut tidak bisa dilanjutkan ke ranah kepolisian. Sebab, setelah kajian ditingkatkan ada beberapa bukti dan unsur dari laporan belum terpenuhi. Seperti keterangan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut langsung dan juga tidak ada rekaman bagi-bagi uang atau rekaman gambar uang dalam dugaan money politic dalam peristiwa tersebut.

  Awalnya, kata Hasyim, memang ada dugaan beberapa pelanggaran terhadap 62 kades yang bertemu dengan calon gubernur Saifullah Yusuf. Seperti dugaan pelanggaran pasal 70 ayat 1 UU No 10 Tahun 2016 tentang Kampanye yang dilarang melibatkan kepala desa atau lurah. Lalu pasal 71 ayat 1 di mana kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon.

Selanjutnya pasal 73 ayat 1 terkait larangan kepada tim kampanye dan pasangan calon untuk menjanjikan uang atau memberikan materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. ”Kita belum temukan bukti uang, rekaman uang atau rekaman bagi-bagi uang di acara tersebut. Selain itu, juga tidak terbukti aktif atau pasifnya kades dalam kegiatan yang dilaksanakan di rumah KH Masykur Ali tersebut,” terang Hasyim.

   Hasyim menambahkan, tidak ada temuan adanya APK atau alat kampanye lainnya dalam pertemuan yang terjadi pada 30 Mei tersebut di Dusun Jalen, Desa Setail, Kecamatan Genteng itu. ”Dalam acara tersebut, kita tidak temukan adanya ajakan untuk kampanye dari para kades. Berbeda dengan kasus di Lumajang yang bahkan sampai orasi. Kita sudah berdiskusi dengan Divisi Kampanye KPU Banyuwangi. Jadi, keputusan dari laporan ini akan sama dengan kasus 7 kades yang mengikuti kampanye Palson Jatim nomor urut 1 di Blimbingsari dan Glenmore beberapa waktu lalu,” tandasnya.(fre/afi)

(bw/fre/ics/JPR)

Source link