Hal itu diungkapkan oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Rembang Rizal Ramdhani, ketika memberikan arahan pada sosialisasi pajak dan aturan hukum terkait penggunaan BOP PAUD kemarin.

Rizal mengungkapkan meskipun penerima BOP PAUD statusnya bukan ASN, aparat penegak hukum tetap menindak ketika ditemukan pelanggaran. Karena penyelewengan sedikit apapun tetap mejadi masalah.

Sehingga pihaknya mewanti-wanti agar penerima bantuan berhati-hati ketika melaksanakan kegiatan. Dia mencontohkan pada penggunaan anggaran belanja buku atau peralatan lainnya.

Jangan sampai selisih harga antara satu lembaga dengan lainnya terpaut jauh. Itu akan menjadi indikasi yang mengarah terjadinya pelanggaran. ”Kalau tidak bisa satu toko, carilah toko yang harganya relatif sama. Jangan sampai bedanya banyak, karena itu akan jadi masalah,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang Mardi mengakui, PAUD akhir-akhir ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya program dan kegiatan yang diarahkan untuk penyelenggaraan PAUD.

Hal itu dinilai wajar dan rasional. Sebab anak seusia PAUD perkembangan kecerdasannya sangat dominan. Oleh karena itu, peran penyelenggara dan pengajar PAUD sangat sentral dalam membangun karakter anak.

Sehingga sistem pendidikan dalam PAUD tidak perlu banyak masuk ke materi pembelajaran. Anak harus lebih banyak dikenalkan dengan lingkungan dan dibentuk karakternya dengan sistem yang fun.

”Mengajar anak-anak PAUD itu tidak main-main. Karena membantun karakter anak. Kalau pondasinya kuat, ya ke depan anak bisa kuat,” jelasnya.

(ks/lid/ali/top/JPR)