SOSIALISASI: Suasana sosialisasi pendampingan korban perempuan dan anak di BLK Rejoso, Senin (11/12).
(Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

REJOSO – Maraknya kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan perlu perhatian lebih dari pemkab setempat, maupun masyarakat secara luas. Ini lantaran, Kabupaten Pasuruan menempati urutan ketiga kekerasan anak di Jatim.

Karena itulah, perlu pendampingan dan perhatian lebih agar kekerasan anak bisa makin ditekan. Hal itu terungkap dalam kegiatan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak, di Balai Latihan Kerja (BLK) Rejoso, Senin (11/12). Hadir dalam kegiatan tersebut, ratusan kader PKK desa, guru PAUD, Karang Taruna, dan Petugas Lapangan KB.

Kompol Yashinta Mau, Kanit Renakta Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Jatim seusai acara mengatakan, bahwa masih banyak kekerasan anak yang belum dilaporkan. “Trennya tiap tahun selalu naik. Tapi, kasus kekerasan terhadap anak ini ibarat gunung es. Hanya sedikit yang muncul ke permukaan,” jelasnya pada koran ini.

Alasan korban tidak melapor beragam. Ada yang malu, takut karena diancam, tidak tahu alur laporan, hingga tak jarang laporannya tidak digubris. Hal itu membuat korban semakin stres.

Yashinta mengatakan, saat ini kasus tertinggi yang ditangani Polda Jatim untuk kekerasan anak adalah kekerasan seksual. Selain kasus kekerasan pada anak lainnya. Seperti, penelantaran, penganiayaan, pencabulan, sampai penculikan.

Dari catatan Polda Jatim, sampai Mei 2017 ada 400 kasus yang terjadi di 38 kota dan kabupaten. Sementara tahun lalu, ada 1.010 kasus dari Januari hingga Desember. Penyebab kasus di antaranya motif ekonomi, pengaruh media sosial, termasuk kurang kontrolnya orang tua dalam pengasuhan anak.

Daniel Efendi, wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pasuruan, membenarkan bahwa tren tiap tahun kasus kekerasan anak makin meningkat. Dari pendampingan LPA di tahun 2015-2016 ada 102 kasus. “Sedangkan di tahun 2017 sudah ada 62 kasus, paling tidak ada kenaikan 30 persen,” ucapnya.

Bahkan, dari data LPA, Kabupaten Pasuruan menduduki peringkat ketiga di Jatim setelah Kabupaten Malang dan Kota Surabaya. Tingginya kasus kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan, mewajibkan adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasinya.

“Dari LPA, kita sudah membagikan kartu nama ke kades-kades. Jika ada anak yang menjadi korban kekerasan atau pemerkosan, agar bisa segera kita dampingi,” jelasnya. Pihaknya juga meminta DPRD berperan aktif dengan mendorong pemkab mencari solusi.

(br/eka/mie/mie/JPR)

Source link