Petugas sedang meneliti data pemilih
(M.Nurcholish/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

BOJONEGORO – Panwaskab pastikan kinerja panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit), diawasi dan dikawal pengawas pemilu lapangan (PPL). Selain memastikan pekerjaan PPDP sudah sesuai prosedur, PPL juga memastikan pekerjaan PPDP sudah proporsional atau belum. 

Ketua Panwaskab Bojonegoro, M. Yasin mengatakan, PPL merupakan kepanjangan dari tangan Panwaskab, yang bertugas untuk mengawal proses coklit dan pemutakhiran suara di lapangan.

Meski jumahnya sangat terbatas, yakni sebanyak 430 personel (satu desa/kelurahan satu PPL), pihaknya telah menginstruksikan agar pekerjaan bisa dilakukan secara maksimal. 

“Tugas PPL itu mengawasi tahapan pemilihan di tingkat desa.Namun, untuk saat ini, mereka bertugas memastikan tugas PPDP sesuai prosedur atau tidak,” kata Yasin kemarin (21/1) 

Yasin mengatakan, secara kuantitas personil, memang jumlah PPL sangat terbatas.

Di mana, perbandingannya, rata-rata satu PPL setara mengawasi 18 PPDP yang melakukan coklit dari rumah ke rumah.

Karena itu, hampir dipastikan PPL tidak bisa melakukan pengawasan melekat terhadap coklit satu per satu.

Namun, dia mengaku, petugas PPL sudah diberi strategi untuk memaksimalkan pekerjaan. 

Terbatasnya jumlah pengawas, membuat panwas  harus memutar otak untuk tetap memberikan pengawasan maksimal pada kinerja PPDP.

Dia mencontohkan, sebuah kawasan terdapat 100 rumah, secara otomatis harus didatangi petugas PPDP.

Secara prosedur, petugas PPL juga ikut mendatangi 100 rumah untuk melakukan pantauan lebih dekat. 

Tapi, jika itu dilakukan, tentu tidak memungkinkan, mengingat jumlah PPL sangat sedikit.

Karena itu, pihak PPL harus melakukan sampel.

Yakni, melakukan evaluasi, apakah semua rumah didatangi atau tidak.

Intinya, mencari rumah yang tidak didatangi PPDP.

Jika ada 10 rumah tidak didatangi, tentu coklit tidak maksimal dan petugas PPDP harus diingatkan. 

Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan petugas PPL, pihaknya juga menggalang partisipasi masyarakat.

Masyarakat diajak untuk berani melapor ketika masih ada keluarganya yang belum didatangi petugas PPDP dan belum dilakukan coklit.

Karena itu, PPL membuat posko sebagai sarana melapor untuk memastikan keluarganya sudah dicoklit atau belum.

“PPL juga membuka posko untuk menerima laporan jika ada masyarakat yang belum dicoklit,” pungkas dia. 

(bj/zky/nas/bet/rod/JPR)

Source link