Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Saleh Farhat mengatakan, kasihan pemborong jika tetap dilanjutkan. Sebab, hal itu akan berpotensi jadi temuan. Idealnya, proyek PL itu 60 hari. Sementara, waktu yang tersisa sudah tinggal satu bulan.

”Saran saya, mending ditunda tahun depan. Jelas tidak memungkinkan. Tidak akan selesai,” ujarnya Minggu (26/11).

Menurut Saleh, anggaran Rp 62 miliar manakala dijadikan proyek PL itu sangat banyak. Bahkan, titik kegiatannya bisa mencapai ratusan. ”Kalau Rp 62 miliar jadi PL semua, terlalu besar,” katanya.

Pengerjaan di akhir waktu itu juga memengaruhi terhadap kualitas. Karena itu, pihak-pihak terkait segera mempertimbangkan. ”Akan berdampak pada kualitas. Sudahlah, nggak usah dipaksakan,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bangkalan Wahyu Darwis. Menurut dia, semestinya DPRD dan pemkab bisa mengalkulasi waktu pelaksanaan. Jika tidak memungkinkan, tidak perlu dipaksakan dikerjakan. ”Saya yakin tidak akan nututi,” terangnya.

Kalau tetap dilanjutkan, besar kemungkinan ada permainan administrasi. Sementara pengerjaan fisik di lapangan belum kelar. ”Sudahlah, tidak perlu bermain di administrasi. Itu berbahaya dan bisa tersandung kasus hukum nanti,” imbuhnya.

Terlebih, jika surat perintah kerja (SPK) itu baru terbit di Desember. Itu tambah mepet waktu pelaksanaannya. Karena itu, supaya tidak berpotensi jadi temuan, tidak ada salahnya anggaran itu dijadikan silpa dan dianggarkan tahun depan.

”Kalau misalnya ada kontraktor yang mengerjakan, berarti cukup berani. Kalau saya sendiri jelas tidak mau karena sangat berbahaya,” ucapnya.

Seperti diberitakan, lima organisasi perangkat daerah (OPD) kecipratan dana pengganti DAK 2016. Total anggaran Rp 62 miliar dan masuk dalam APBD Perubahan 2017. Dinas PUPR dapat Rp 22,4 miliar untuk program pembangunan plengsengan, pengaspalan, jembatan, dan lainnya. Dinas PRKP kebagian Rp 23,6 miliar untuk program pembangunan jalan lingkungan dan drainase.

Sementara dispertapahorbun Rp 3,4 miliar untuk jalan usaha tani (JUT). Dinkes mendapat bagian Rp 13,2 miliar untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan. Juga untuk dibayarkan ke Puskesmas Sukolilo, Pustu Tunjung, dan Puskesmas Modung. Sementara disdik hanya Rp 500 juta untuk perbaikan kelas dan ruang kelas baru (RKB).

(mr/daf/luq/bas/JPR)