DIPERPANJANG: Suasana kantor KPU yang ramai setelah pendaftaran calon pilkada diperpanjang.
(Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

BANGIL – KPU Kabupaten Pasuruan resmi memperpanjang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan. Langkah ini dilakukan, seiring munculnya instruksi dan upaya menjalankan regulasi.

Lama perpanjangan pendaftaran itu dilangsungkan selama dua hari. Tercatat sejak tanggal 19 hingga 20 Januari 2018.

Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Hukum, Insan Qoriawan menyampaikan, perpanjangan tersebut tak ada kaitannya dengan aksi demo yang terjadi beberapa waktu lalu. Perpanjangan masa pendaftaran itu, seiring adanya regulasi, baik putusan MK maupun UU tentang pilkada.

Ia menjelaskan, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu dari 13 kota dan kabupaten yang bakal calonnya tunggal. Pihak KPU RI mengintruksikan, adanya perpanjangan pendaftaran supaya memberi kesempatan untuk bakal calon lain mendaftar.

Intruksi itu bukan tanpa dasar. Hal ini diatur dalam keputusan MK tentang calon tunggal yang dikeluarkan tahun 2015 lalu. Selain itu, adanya regulasi dalam pasal 54 UU nomor 10 tahun 2016. Bahkan PKPU pasal 102 juga mengatur adanya persoalan tersebut.

“Berdasarkan regulasi dan instruksi KPU RI, kami akhirnya membuka perpanjangan pendaftaran. Masa perpanjangan ini, akan dilangsungkan dua hari. Mulai besok (Jumat, 19/1, red) hingga Sabtu ini,” akunya dalam sosialisi perpanjangan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabipaten Pasuruan Jumat malam (18/1).

Ia menguraikan, secara logika memang tidak memungkinkan ada lagi pendaftar yang masuk. Sebab, seluruh dukungan partai 100 persen untuk ADJIB. Sementara untuk jalur independen, sudah tak lagi memiliki kesempatan, lantaran penyerahan berkas pendaftaran sudah harus masuk November 2017 lalu.

“Tapi, kami hirarkis dengan KPU RI. Makanya, kami harus menjalankannya. Karena kami wajib dan diintruksikan untik menjalankannya,” bebernya.

Insan membeberkan, siap dicaci maki atau pun dihujat dengan keputusan tersebut. Baginya, hal itu adalah proses yang harus dilalui. Namun, ia meyakinkan, kalau kebijakan tersebut, murni bukan karena danya demonstrasi beberapa waktu lalu.

“Bukan karena ada demo. Tapi, memang harus kami jalankan untuk melaksanakan regulasi. Dan dasar tambahan kami surat edaran dari KPU RI 53 tahun 2018,” sampainya.

(br/one/fun/fun/JPR)

Source link