Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, Dwi Harningsih mengungkapkan, integrasi dari Jamkesda ke PBI-JKN sudah tahapan validasi. Karena dari ajuan 10.000 penerima sudah disetujui pada P-APBD. Hanya, data tersebut masih mentah sehingga harus dilakukan verifikasi ulang.

Dikatakan Dwi, tahun ini pemda menyetujui menggelontorkan pembiayaan kesehatan bagi 10.000 PBI-JKN Daerah. Artinya, pengeluaran pemda untuk mengkaver biaya kesehatan masyarakat semakin membengkak. Karena dengan integrasi tersebut, pemda wajib membayar iuran sebesar Rp 23 ribu kali 10.000 penerima. Meski penerima tidak dalam kondisi sakit, sehingga data penerima harus benar-benar valid. 

Verifikasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh BPJS dan pusat. Karena kedua penyelenggara tersebut sudah memanfaatkan aplikasi berdasarkan NIK untuk pendataan. Sedangkan Dinsos hanya pendataan manual, sehingga akan kesulitan ketika menverifikasi 10.000 peserta. Meski begitu, lanjut dia, pihaknya akan memberlakukan kuota untuk masing-masing kecamatan. Supaya penerima integrasi 10.000 tahun ini bisa merata 28 kecamatan. 

Dwi menambahkan, karena ajuan 10.000 diterima dan sudah ditetapkan dalam P-APBD maka data akan segera dituntaskan. Saat ini, verifikasi dari BPJS masih sekitar 7.476 penerima. Namun, akan segera disesuaikan jumlahnya berdasarkan kuota supaya bulan depan bisa mulai melakukan pembayaran. 

Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuthi mengungkapkan, seluruh ajuan anggaran dari dinas sudah ditampung dalam P-APBD. Baik untuk kegiatan ataupun piutang, sehingga ketika P-APBD sudah di dok minggu lalu. Maka dinas sudah bisa mencairkan, terutama untuk piutang.

Anggaran jamkesda include anggarannya dinkes, dengan jumlah mencapai Rp 61. 324.420.027. Sedangkan kegiatannya masih menunggu usulan rencana kegiatan anggaran (RKA). “Anggarannya disahkan dulu,” paparnya.

(bj/rka/haf/faa/JPR)

Source link