Andhy Sugara, warga Desa Patemon, Kecamatan Pakusari mendatangi Pendapa Jember, Kamis (1/2). Dia membawa satu sak rastra seberat 10 kilogram yang sudah diberikan padanya. “Saya mengembalikan rastra ini karena saya merasa mampu,” katanya, usai menyerahkan rastra tersebut.

Menurut Andhy Sugara, namanya terdaftar sebagai salah satu penerima rastra di desanya. Padahal, masuk kategori orang mampu. “Saya juga tidak ingin diberi. Saya tidak tahu kenapa istri saya disuruh datang ke balai Desa Patemon, ternyata diberi jatah beras ini” jelasnya. 

Dia menilai, ada yang lebih pantas untuk menerima rastra dibanding dirinya. Sebab, Andhy masih bisa bekerja. 

Pemberian rastra itu dinilainya janggal karena bukan haknya. Sehingga, dikembalikan pada Bupati Jember. Dirinya nekat mengembalikan ke pemerintah karena bila dikembalikan pada personal, khawatir akan disalahgunakan. “Karena kemarin yang me-launching rastra adalah bupati, sehingga saya kembalikan pada bupati,” ucapnya. 

Dia menegaskan, tidak pernah minta rastra dan tidak ingin diberi. Kendati demikian, dia tidak tahu apakah ada warga mampu lainnya yang juga menerima rastra seperti dirinya. “Saya mengimbau pada masyarakat Jember yang merasa mampu dan menerima rastra, mohon dikembalikan. Ini untuk warga lain yang lebih berhak,” pintanya. 

Dirinya juga tidak tahu, di mana letak kesalahan penerimaan rastra tersebut. Untuk itu, dia meminta agar institusi yang berwenang segera melakukan verifikasi ulang serta melakukan validasi data agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Pengembalian rastra itu langsung diterima oleh Kepala Dinas Sosial  Jember Isnaini Dwi Susanti. “Beras ini adalah bantuan sosial bagi warga yang hidupnya tidak mampu, yakni di garis kemiskinan,” jelasnya. Dirinya berterima kasih pada warga yang mengembalikan karena sudah mampu.

Kalau ada warga yang tidak layak menerima rastra, katakan tidak layak. Kriteria penerima rastra tersebut adalah warga yang tidak bisa membeli beras. “Penerima rastra ini merupakan pendataan tahun 2011 lalu. Mulai sekarang, kami memvalidkan data. Saya sudah konfirmasi pada pusat, kenapa datanya kok kembali lagi (ke data 2011), tidak seperti yang kemarin,” paparnya. 

Validasi data tersebut, lanjut perempuan yang akrab disapa Santi tersebut, bergantung pada musyawarah desa dan musyawarah kerja desa. Data yang terhimpun di sana diteruskan  pada pusat. “Problemnya tidak mengatakan yang sebenarnya, masyarakat terkadang menginginkan dirinya dikatakan layak menerima, namun sekarang sudah ada yang mengatakan tidak layak,” terangnya. 

Karena itulah, Dinsos Jember akan bersinergi dengan desa agar warga mengatakan yang sebenarnya. Bila tidak layak tidak mendapat rastra, segera lapor. ”Rastra tersebut merupakan program Kemensos RI dari anggaran APBN yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten,” pungkasnya. 

(jr/gus/hdi/das/JPR)

Source link