Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Pemerintah (LKKP) Zahrul Anam mengatakan, DPRD Pamekasan mandul dalam menjalankan fungsi legislasi. ”Tidak mau nunggak gimana, pembahasannya baru selesai akhir tahun,” katanya Selasa (16/1).

Anam menyampaikan, seharusnya pembahasan regulasi itu digenjot sejak awal tahun anggaran. Dengan demikian, pertengahan tahun sudah masuk tahap finishing. Kemudian, akhir tahun bisa disahkan.

Fakta di lapangan, pembahasan baru diselesaikan akhir tahun. Bahkan, pembahasannya dilakukan secara maraton. Akibatnya, waktu tidak cukup untuk mengesahkan hasil pembahasan yang mengeluarkan biaya itu.

Sebab, gubernur tidak hanya mengoreksi usulan perda dari Pamekasan. Tetapi, seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur (Jatim) sama-sama mengusulkan regulasi tingkat daerah. ”Karena usulan menumpuk, akhirnya belum selesai dikoreksi,” katanya.

Dewan harus mengevaluasi diri dalam menjalankan amanah rakyat. Fungsi legislasi harus ditingkatkan. Apalagi, regulasi yang diusulkan mayoritas bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Enam raperda diusulkan. Yakni, raperda tentang pengelolaan perpustakaan yang merupakan usulan eksekutif. Kemudian, raperda tentang perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Lalu, raperda tentang pencegahan narkoba, raperda tentang keterbukaan informasi publik (KIP), dan raperda tentang ruang terbuka hijau (RTH). Terakhir, raperda tentang pengendalian pemotongan sapi betina. ”Semua raperda ini bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” katanya.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, penetapan raperda inisiatif itu masih menunggu koreksi dari Pemprov Jatim. Dia berharap, akhir bulan atau paling lambat awal Februari koreksi dari Gubernur itu sudah turun.

Dengan demikian, dewan bisa langsung menindaklanjuti hasil koreksi tersebut. Lalu, disampaikan kembali ke pemprov untuk mendapat nomor register. ”Kami yakin tidak banyak yang dikoreksi, karena sebelumnya sudah dikonsultasikan,” katanya.

Halili menyampaikan, rencananya, reperda itu diparipurnakan akhir 2017. Pembahasan sudah rampung sejak pekan awal Desember. Namun, ternyata juga tidak cukup waktu. ”Semoga koreksi itu segera turun,” tandasnya.

(mr/pen/luq/bas/JPR)