Tahun ini, pemkab fokus pada penyusunan dokumen masterplan. Dokumen tersebut sebagai syarat utama dalam membangun wisata di area milik Perhutani itu.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pamekasan Achmad Sjaifudin menerangkan, kerja sama dengan Perhutani sudah ditandatangani. Pemerintah tinggal melakukan tahapan pembangunan.

Menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun masterplan. Sebab, tanpa dokumen tersebut, pembangunan destinasi wisata tidak bisa dilakukan. Pihak Perhutani meminta agar dokumen perencanaan itu dirampungkan.

Dengan demikian, akan diketahui secara detail apa saja yang bakal dibangun. Kemudian, titik mangrove mana saja yang akan dijadikan spot wisata. ”Masterplan harus disusun dulu,” ujarnya Rabu (10/1).

Achmad menyebut, pemkab menyiapkan dana Rp 200 juta untuk penyusunan dokumen tersebut. Sementara untuk pembangunan fisik bakal dimulai tahun depan.

Jika penyusunan dokumen administrasi segera rampung, pembangunan fisik akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2018. ”Kalau menututi, ya di APBD perubahan,” katanya.

Nantinya pengelolaan destinasi wisata itu akan melibatkan masyarakat setempat. Sebab, selama ini warga sekitar yang memelihara hutan mangrove tersebut. Ribuan bibit baru ditanam setiap pekan.

Kabar tersebut membuat masyarakat senang. Slaman, salah seorang tokoh peduli lingkungan di desa tersebut mengaku bersyukur. Sebab, dengan pembangunan destinasi wisata, diyakini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berbagai tempat usaha baru akan muncul. Masyarakat bisa membangun usaha penyedia makanan dan jasa keliling pantai menggunakan perahu. ”Semoga pembangunan wisata ini segera dimulai. Rencana ini sebenarnya sudah lama,” ucap pria yang berinovasi membuat kopi mangrove itu.

(mr/pen/onk/han/bas/JPR)