”Kami sudah memantau mereka, razia lalu (3 Januari 2018) merupakan peringatan awal supaya mereka segera berhenti berjualan mihol,” ujar HP, sapaannya, Rabu (16/1).

HP mengatakan, setelah razia awal tahun ini yang berhasil menyita sekitar 3.000 botol mihol di kawasan Prawirotaman, Pemkot Jogja sedang mengkaji untuk melakukan tindakan lebih tegas. ”Masukan dari masyarakat sekitar kami tampung,” sambungnya.

HP menambahkan, peringatan yang diberikan juga terkait dengan gambar berbagai merek mihol yang dipasang di sana juga diminta untuk diturunkan. Menurut dia, pemasangan gambar merek  mihol tersebut juga sudah menyalahi perizinan dan peruntukan.

Dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol disebutkan penjualan mihol hanya dibolehkan di hotel bintang empat dan lima.

”Kami mulai dari teguran, jika masih melanggar kami bekukan tiga bulan jika masih membandel bisa ditutup,” ungkapnya.

Untuk aturannya sendiri, baik Perda Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras maupun Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dinilai HP masih bisa digunakan untuk menjerat para pelanggar. Termasuk terkait kepemilikan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) seperti yang diamanatkan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan. ”Baik yang tidak punya TDUP, maupun punya (TDUP) tapi jual mihol akan kami tindak,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja Setiono memastikan semua kafe yang berada di kawasan Prawirotaman hingga Jalan Parangtritis dan Jalan Tirtodipuran tidak berizin. Setiono menegaskan belujm pernah mengeluarkan izin pendirian kafe di sana. ”Yang kami keluarkan di sana izin restoran,” ujarnya.

Tapi, Setiono mengaku tidak mengetahui jika di kawasan Prawirotaman tersebut terjadi alih fungsi izin restoran menjadi kafe. Terlebih ternyata di sana diketahui juga menjual mihol. Menurut dia, sesuai aturannya mihol hanya dijual di hotel bintang empat dan lima, penjualannya pun dibatasi minum di tempat serta tidak boleh untuk anak-anak. ”Kalau restoran menjual mihol itu jelas melanggar, apalagi ditawarkan secara terbuka,” jelasnya.

Sebelumnya perwakilan warga yang menamakan diri Aliansi Umat Islam Mergangsan dan Mantrijeron meminta Wali Kota Jogja untuk segera menutup kafe yang beroperasi tanpa izin dan menjual mihol. 

(rj/pra/ong/JPR)

Source link