DRINGU – Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Dringu, Kabupaten Probolinggo, Senin petang (15/1) menghentikan kapal milik nelayan desa tetangga. Sebab, kapal nelayan yang diketahui milik Mistar, 60, warga Desa Randuputih, Dringu, itu dinilai melanggar zonasi pencarian ikan.

Selain itu, kapal yang berisi 12 anak buah kapal (ABK) itu juga dinilai menggunakan alat tangkap yang tak sesuai. Yakni, jaring jarit yang ukurannya cukup kecil. Sehingga, anakan ikan juga terjaring.

Proses pengamanan oleh Pokmaswas itu sempat memicu protes dari nelayan Randuputih. Walhasil, malam harinya digelar pertemuan untuk memediasi.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan, pengamanan kapal milik Mistar itu dilakukan sekitar pukul 15.00. Saat itu, para nelayan dari Desa Randuputih baru saja melaut. Tiba – tiba dari perairan pesisir Dringu ada dua kapal yang menghampiri dan langsung menggiring kapal itu ke tepi pantai.

Saat itu para awak kapal Randuputih tidak melawan. Mereka menuruti apa yang diinginkan oleh 7 orang yang menunggangi dua kapal asal Dringu itu.

Setelah tiba di pantai, para ABK kapal milik nelayan Randuputih kemudian langsung disuruh pulang. Sementara kapal beserta isinya diamankan oleh Pokmaswas.

 Sneli, 58, angota Pokmaswas Dringu yang ikut mengamankan mengatakan, tindakan pengamanan itu untuk mengingatkan. Sebab, dalam aturan yang tercantum dalam Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 penggunaan alat tangkap jenis jarit sudah tidak diperbolehkan.

“Kan aturannya sudah jelas bahwa tidak boleh. Bahkan, dipertegas dengan aturan Permen KP No 71 Tahun 2016. Jadi, langkah kami ini karena mendukung kebijakan pemerintah untuk melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan itu,” jelas Sneli.

Agar tak terjadi miskomunikasi, Senin malam, diadakan pertemuan antara Pokmaswas Dringu dan ketua Nelayan Randuputih. Dalam pertemuan itu, juga hadir Syahbandar P2SKP Mayangan, Kamladu, Dinas Perikanan, dan juga satuan Polairud Kabupaten Probolinggo.

Dalam pertemuan itu, sempat ada ketegangan. Sebab, Ketua Nelayan Randuputih Saleh Sugianto tidak terima jika anggotanya diamankan oleh Pokmaswas. Menurutnya, yang berhak mengamankan seharusnya pihak berwajib. Bukan warga biasa.

“Ini merupakan penangkapan, bukan pengamanan. Sebab, dari penangkapan ini ada yang kurang dari isi kapal yang ada pada anggota saya. Jika hanya diamankan, maka tidak ada yang kurang,” kata Saleh Sugianto dengan nada tinggi.

Lantaran itu, Saleh pun meminta alat tangkap anggota nelayannya dikembalikan. “Jika diamankan, dikhawatirkan ada tidak enaknya di belakang. Tapi, jika nanti saat aparat yang menangkap, maka silakan disita,” tandasnya.

Ketegangan baru mereda setelah aparat dan dua kepala desa (dari Dringu dan Randuputih) memediasi. Rapat yang dilakukan di kantor Desa Dringu itu menghasilkan sejumlah keputusan tetap. Yakni, penyitaan terhadap alat tangkap jaret milik nelayan Randuputih.

“Alat ini kami amankan terlebih dahulu dan nanti kami usahakan untuk dapat ganti dari provinsi. Nanti monggo membuat proposal dan saya yang akan mengawal proposal itu langsung ke provinsi agar prosesnya cepat,” ujar Syahbandar P2SKP Mayangan Arif Wahyudi.

Ia juga menjelaskan, pihaknya memohon kepada nelayan untuk mematuhi peraturan yang ada. Selain menggunakan alat ramah lingkungan. pihaknya juga mengimbau kepada para nelayan untuk menaati zonasi yang telah ditentukan.

“Kalau untuk alat tangkap, nanti saya kawal sendiri ke provinsi agar dapat pengganti. Tetapi, kalau masalah zonasi mohon untuk ditaati,” pesannya.

Sementara itu, Kasatpolair Polres Probolinggo AKP Slamet Prayitno mengatakan, pengamanan itu merupakan kesalah pahaman antara para nelayan. Sehingga, untuk menyelesaikan masalah itu langsung diadakan mediasi.

“Jadi, ini bukan penangkapan. Tetapi, ini adalah pengamanan yang dilakukan oleh nelayan. Sehingga, kemudian dilakukan mediasi untuk menyelesaikan. Alhamdulillah selesai. Tetapi, alat tangkapnnya diamankan,” tuturnya di lokasi.

Terpisah, Kabid Perikanan Tangkap Wahid Noor Aziz mengatakan, pihaknya sudah sering melakukan pembinaan agar para nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang.

Nah, adanya pengamanan oleh Pokmaswas ini jadi perhatian pihaknya. Sosialisasi pada nelayan bakal diintenskan agar mereka menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Pokmaswas ini sering kami ikutkan pelatihan. Jadi, mereka paham terkait aturan laut. Untuk tidak terjadi hal demikian lagi, kami akan melakukan sosialisasi terus agar para nelayan di Kabupaten Probolinggo yang belum beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan bisa ikut beralih,” ujarnya.

Mediasi pada malam itu akhirnya bisa diterima. sang pemilik kapal mengikhlaskan alat tangkapnya disita oleh pihak aparat. Dengan harapan, nanti pemilik kapal akan dibantu mengajukan proposal yang langsung dikawal oleh Syahbandar P2SKP Mayangan.

Source link