Bulan ini, tim II akan membuka layanan di seluruh desa yang berada di naungan Kecamatan Jenggawah. “Hari pertama kami berada di Desa Sruni, dilanjutkan Desa Kemuningsari, dan saat ini berada di Kertonegoro, bulan depan pindah di daerah Kecamatan Ledokombo, ” tambahnya.

Sebagai langkah jemput bola, mereka membuka layanan di beberapa tempat dan disambut antusias masyarakat. Jarak yang dekat dengan tempat tinggal menjadi alasan warga memadati tempat-tempat yang telah disediakan, hingga antrean pun tak dapat terelakkan. “Khusus di desa ini, masyarakat bersikap sangat dewasa dengan selalu mengikuti peraturan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, bagi warga yang mengajukan surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk (KTP) bisa menikmati hasilnya saat itu juga. Namun, untuk KK, akta, dan beberapa pencatatan lainnya, pihak dispenduk menjanjikan satu pekan akan di serahkan ke desa setempat. “Faktor alat pencetak yang tidak dapat dibawa ke mana-mana, seperti halnya alat untuk membuat KTP yang harus berada di bawah suhu 23 derajat, membuat warga harus sedikit bersabar,” tambahnya.

Sambutan positif dilontarkan Munfarida, Kades Kertonegoro. Pelayanan on the spot tersebut sangat bagus untuk masyarakat dalam pengurusan kartu kependudukan. Namun, menurut dia, alangkah bagusnya lagi hasilnya, pihak pemerintah desa juga diberi tahu. “Sementara ini, hasil dikirim ke rumah masing-masing, jika warga membutuhkan, petugas belum datang, pasti laporannya ke desa,” tegasnya.

Sahroni, 21, warga yang mengurus kartu identitas menyampaikan, sangat terbantu dengan adanya layanan on the spot ini. Sebab, tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk membeli  bahan bakar bensin jika tempatnya tidak terlalu jauh. “Di samping menghemat biaya untuk tidak jauh-jauh pergi ke kota,” jelasnya.

Dia ingin menggunakan sebagai syarat untuk bekerja di Bali. Sebab, selama satu tahun di sana, dia tidak memiliki kartu itu. “Saya harus naik ojek Rp 30 ribu memasuki Gilimanuk, sebab saat itu masih belum mempunyai KTP,” katanya.

(jr/rul/wah/das/JPR)

Source link