“Jika hitung-hitungan kasar per hari mampu mendekati Rp 1 miliar. Jika dalam satu bulan, maka omzetnya fantastis,” ungkap Ketua PPLH Mangkubumi Muhammad Ichwan.

Aktivis lingkungan tersebut menyoroti kerusakan lingkungan Sungai Brantas berdasarkan jumlah ritase atau rit kerukan pasir yang disedot dari sungai terbesar di Jawa Timur itu.  

Manurut dia, berdasarkan asumsi dan prediksi yang disampaikan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, satu titik pompa mekanik mampu sedot untuk suplai 12 uni dump truck  kapasitas lima meter kubik.

Harga untuk satu truk muatan pasir di tingkat penambang kisaran Rp 700 ribu. Jika dikalikan 12 truk, maka omzetnya sekitar Rp 8,7 juta. “Padahal masih dalam hitungan dari pengepul, belum naik dump truck, bisa lebih dari angka tersebut,” tandasnya.

 “Apalagi jika sudah ke luar kota termasuk Ponorogo dan Trenggalek. Tentu harga bisa melonjak hingga Rp 2 juta,” imbuhnya.

Dia menegaskan, di sepanjang Sungai Brantas di wilayah Kecamatan Rejotangan, Ngunut, Sumbergempol, Ngantru, dan Karangrejo, diprediksi ada ada ratusan tambang mekanik.

“Jika ratusan sedot mekanik, maka dalam satu bulan omzetnya bisa ratusan miliar,” tandasnya.

Meski kewenangan Sungai Brantas di tangan Provinsi Jawa Timur, tapi pemerinatah kabupaten harus berperan aktif. Apalagi melihat kerusakan akibat tambang ilegal tersebut.

Di lain pihak, Kepala Satpol PP Tulungagung Bagoes Dwi Koencoro mengakui jika penindakan  di Sungai Brantas berada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

“Peraturan daerah yang mengatur terkait penambangan di Sungai Brantas milik Pemprov Jawa Timur,” tandasnya. (c1/ed/din)       

                                

                                                            

(rt/lai/ang/JPR)