Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Joko Santosa mengatakan jumlah hotel di Sidoarjo sekitar 80. Namun ada dua faktor yang menyebabkan target pendapatan pajak hotel turun. Pertama, saat ini hotel semakin sepi. Sepinya hotel sejak adanya aturan dari pemerintah yang melarang rapat PNS diselenggarakan di hotel. 

“Akibatnya, tingkat okupansi hotel menurun,” kata Joko.

Faktor kedua, adalah piutang hotel. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo ini mengatakan ada sejumlah hotel yang menunggak pembayaran piutang sehingga pemasukan pendapatan menjadi rendah

Melihat hal tersebut, Pemkab Sidoarjo memberlakukan kebijakan baru. Setiap tamu dari daerah lain yang berkunjung diharuskan menginap di hotel Sidoarjo. Namun kebijakan tersebut tidak bisa berjalan optimal. Sebab mayoritas tamu memilih menginap di Surabaya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Dhamroni Chludori menyebutkan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pajak hotel. Yakni dengan menjalin kerja sama dengan biro perjalanan. Setiap tamu yang datang ke Sidoarjo harus diupayakan menginap di hotel Kota Delta. ”Sidoarjo dijadikan sebagai kota transit yang nyaman dengan ketersediaan penginapan yang layak,” ujar politisi PKB tersebut.

Selain itu, Pemkab juga bisa menggelar event wisata di Sidoarjo. Sebab, menurut Dhamroni, lokasi wisata di Sidoarjo cukup banyak dan bervariasi, baik dari wisata unik seperti lumpur Sidoarjo, wisata sejarah Candi Pari, wisata belanja Intako, dan wisata religi. 

Sarana dan prasarana ke tempat wisata itu juga harus diperbaiki. “Kalau ada daya tariknya, banyak yang datang dan menginap di Sidoarjo,” pungkasnya. 

(sb/rek/rek/JPR)