“Kami ikut Pilkada tidak untuk menambah panjang daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Kami hadir semata untuk mengisi ruang perbaikan yang ada di Jawa Tengah,” kata Pak Dirman ketika berbicara dalam Workshop dan Konsolidasi Tim Pemenangan Jumat (9/2) di Bandungan, Kabupaten Semarang.

Pak Dirman menyampaikan, sebagai aktivis antikorupsi tidak mungkin mengkhianati perjuangan pemberantasan korupsi yang sudah puluhan tahun dijalani. Demikian juga halnya dengan Ida Fauziyah. Selama empat periode sebagai anggota legislatif integritasnya tetap terjaga.

“Kami memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Jawa Tengah. Kami sepakat menciptakan pemerintahan yang bersih. Kami berjanji tidak akan mengkhianati warga Jawa Tengah dengan ikut-ikutan korupsi jika terpilih kelak,” tandas Pak Dirman.

Pak Dirman menguraikan, juga akan menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih. Dia akan mengajak pejabat dan birokrat untuk melawan korupsi.

“Saya tidak ingin dianggap bersih sendirian. Pejabat dan aparat di bawah saya juga harus bersih. Karena hanya dengan pemerintahan yang bersihlah pembangunan di Jawa Tengah bisa dilaksanakan dengan maksimal,” terang dia.

Dimintai tanggapan atas tuduhan yang diarahkan kepada gubernur petahana dalam kasus e-KTP, Pak Dirman berharap, masyarakat tidak buru-buru menjatuhkan vonis. Masyarakat, katanya, harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.

“Jangan buru-buru menjatuhkan vonis. Biarkan mekanisme hukum bekerja. Dan saya menyakini sebagai lembaga yang memiliki kepercayaan publik yang tinggi, KPK tidak akan sembrono,” kata Pak Dirman, yang juga salah satu inisiator berdirinya KPK.

(ks/ris/jpg/top/JPR)