Ketua KPUK Blora Arifin mengatakan, keterwakilan wanita 30 persen dalam Pileg 2019 menjadi kewajiban. Jadi, parpol yang mengajukan nama-nama kadernya dari satu daerah pemilihan (dapil) dan tidak ada keterwakilan perempuan, harus ditolak. Jadi hitungannya jika satu dapil mecalonkan 11 kadernya, tentu harus ada 4 kader perempuan. “Karena ini juga amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” tegasnya. 

Penerapan ini, lanjut Arifin, juga karena selama ini partisipasi perempuan dalam politik masih kecil. Sehingga, perlunya untuk menunjang parpol mengaktifkan kader perempuannya. Proses pencalonan caleg, menurut Arifin, sudah dimulai sejak 4 Juni lalu. Karena berkas pencalonan harus terlebih dahulu di upload diaplikasi sistem pencalonan (silon). Setelah ter-upload semua di aplikasi, seperti ijazah, formulir pendaftaran, dan perlengkapan lain. Berkas dari partai harus diserahkan kepada KPUK Blora pada 4-17 Juli mendatang.  

“Jika sudah lengkap pada 4 Juli, berkas baru diserahkan kepada KPU Blora,” ujarnya. Sementara aturan terbaru, KPU tidak memperbolehkan caleg dari mantan narapidana (napi) korupsi mendaftar. Juga napi dari perkara kejahatan seksual dan narkoba. Pelarangan ini, karena ini sesuai draf dari KPU yang diajukan ke Kemenkum HAM. 

Serta bagi yang mencalonkan diri sebagai caleg dari kepala desa (kades) dan perangkat desa, harus mengundurkan diri. Ini juga berlaku untuk para aparatur sipil negara (ASN) dan TNI, Polri, atau jabatan apapun menggunakan keuangan negara. Tentu, mereka harus melepas jabatan saat ingin mencalonkan diri sebagai caleg. 

Untuk pengunduran diri dari jabatan, menurut dia, setidaknya sebelum H-1 penetapan daftar calon tetap legislatif pada 20 September nanti. Jika tidak bisa menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan hingga hari ditentukan, tentu tidak dinyatakan lolos dalam pendaftaran caleg. “Pengunduran diri itu harus dibuktikan dengan SK pengunduran diri diberikan kepada KPU maksimal H-1 penetapan,” tegasnya.

(bj/fud/rij/faa/JPR)

Source link