Untuk pembagian kios dan lapak, kata Zamroni, sepenuhnya menjadi kewenangan tim pengelola pasar yang ditunjuk pihak Desa Paciran. Sehingga, pihaknya tidak memiliki kewenangan tentang pembagian kios dan lapak. Terkait jumlah lapak dan kios yang tidak sesuai dengan jumlah yang tersedia, menurut mantan kabag humas Pemkab Lamongan itu, hal itu sesuai ketentuan dari tim Kementerian Perdagangan pusat. Anggaran Rp 5,6 Miliar itu hanya boleh dibangun untuk kios dan lapak sejumlah titik yang saat ini sudah jadi itu.

‘’Ini pihak pengelola harus bisa mengaturnya. Tentunya dengan aturan dan musyawarah,’’ imbuhnya. Sementara itu, Kepala Desa Paciran, Khusnul Khuluq saat dikonfiramsi terpisah memastikan selalu mengedepankan musyawarah. Karena tujuan awal pembangunan pasar desa itu untuk mensejahterakan masyarakat. ‘’Kami tetap mengedepankan musyawarah,’’ katanya.

Apapun hasil dari mus yawa rah itu, tandas dia, akan men jadi keputusan ber sama. Sehingga, jika ada pihak, khususnya pedagang yang keberatan, harus me nyampaikan pendapatnya saat musya wa rah berlangsung. Seperti diberitakan, sejumlah pedagang Pasar Paciran Kamis (26/4) lalu mengadu ke DPRD Lamongan. Mereka mengeluh Pasar Paciran yang baru dibangun tak kunjung dibuka. Padahal para pedagang sudah cukup lama tidak berjualan selama pembangunan pasar di pinggir jalan raya pantura Deandles itu. Selain itu jumlah lapak dan kios tidak sebanding dengan jumlah pedagang.

(bj/msu/feb/faa/JPR)

Source link